Yogyakarta – Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengkritik pemerintahan Presiden RI Joko Widodo karena dianggap nepotisme. Kritik ini dia sampaikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
“Nepotisme di era Pak Harto (Presiden Suharto) sudah tampak melalui anak-anaknya. Tapi kan tidak sekasar ini, ini kasar banget, lewat MK. Dan sebelum lewat MK, ada hubungan semenda, yang mau enggak mau mempengaruhi,” kata Busyro di Malang, Minggu, 12 November 2023.
Hubungan semenda yang dimaksud Busyro adalah Ketua MK Anwar Usman adalah adik ipar Presiden Joko Widodo atau paman dari Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi Cawapres akibat putusan MK soal batas usia.
“Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu pun mencoba mundur ke belakang di era orde baru. Bahwa gejala korupsi tidak bisa dilepaskan dari feodalisme yang waktu itu sudah muncul di Indonesia. Praktik nepotisme akan menyertai jika praktik feodalisme muncul dimana muaranya adalah korupsi.
“Nepotismenya juga menyertai kalau sudah ada feodalisme, itu nepotismenya menyertai sebagai sahabat karib. Ujungnya korupsi maka ada Tap MPR tentang KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotimse), itu fakta sejarah,” tambah Busyro.
Pria yang juga pernah menjabat Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia ini menilai praktik nepotisme di era Jokowi sangat vulgar. Bahkan dia mengkritik keras Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang tidak punya malu atas putusan MK.
“Sekarang vulgar banget, tidak ada rasa malu. Padahal rasa malu watak pemimpin, termasuk presiden (Jokowi) harus menunjukkan keteladanannya. Kalau dia punya rasa malu. Tetapi ternyata tidak, dengan putusan MK ini,” kata Busyro.
