Yogyakarta – Kritik tajam kembali diarahkan kepada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden memantik polemik baru. Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menilai praktik nepotisme pada masa kini tampil jauh lebih terang dibanding era Orde Baru.
Busyro: Nepotisme Era Jokowi Terlihat Lebih Kasar
Dalam pernyataannya di Malang, Minggu, 12 November 2023, Busyro membandingkan situasi saat ini dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Menurut dia, nepotisme pada era Pak Harto memang sudah terlihat lewat keterlibatan anak-anaknya, tetapi tidak seblak-blakan yang terjadi sekarang.
“Nepotisme di era Pak Harto (Presiden Suharto) sudah tampak melalui anak-anaknya. Tapi kan tidak sekasar ini, ini kasar banget, lewat MK. Dan sebelum lewat MK, ada hubungan semenda, yang mau enggak mau mempengaruhi,” kata Busyro di Malang, Minggu, 12 November 2023.
Hubungan Semenda dan Putusan MK Jadi Sorotan
Yang dimaksud hubungan semenda oleh Busyro adalah posisi Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo sekaligus paman dari Gibran Rakabuming Raka. Nama Gibran kemudian masuk sebagai calon wakil presiden setelah putusan MK terkait batas usia capres-cawapres.
Busyro, yang pernah menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengaitkan persoalan ini dengan akar feodalisme dan praktik korupsi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa gejala korupsi tidak bisa dilepaskan dari budaya kekuasaan yang memberi ruang bagi nepotisme untuk tumbuh.
“Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu pun mencoba mundur ke belakang di era orde baru. Bahwa gejala korupsi tidak bisa dilepaskan dari feodalisme yang waktu itu sudah muncul di Indonesia. Praktik nepotisme akan menyertai jika praktik feodalisme muncul dimana muaranya adalah korupsi.
Busyro Sebut Tidak Ada Rasa Malu
Pria yang juga pernah memimpin Komisi Yudisial Republik Indonesia itu menilai nepotisme pada masa pemerintahan Jokowi berlangsung secara vulgar. Ia bahkan menyebut ada sikap yang menurutnya tidak menunjukkan rasa malu dari seorang pemimpin.
“Nepotismenya juga menyertai kalau sudah ada feodalisme, itu nepotismenya menyertai sebagai sahabat karib. Ujungnya korupsi maka ada Tap MPR tentang KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotimse), itu fakta sejarah,” tambah Busyro.
“Sekarang vulgar banget, tidak ada rasa malu. Padahal rasa malu watak pemimpin, termasuk presiden (Jokowi) harus menunjukkan keteladanannya. Kalau dia punya rasa malu. Tetapi ternyata tidak, dengan putusan MK ini,” kata Busyro.
