Minggu, 3 Desember 2023 – 09:24 WIB
VIVA – Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan bahwa pemanggilan sejumlah kepala desa dalam tahun Pemilu ini telah menimbulkan kontroversi dan memperhatikan masyarakat.
Pemanggilan kepala desa ini merupakan hal yang rawan digunakan sebagai alat untuk menekan kepala desa. Belakangan ini, ada indikasi kuat bahwa kontestan Pemilu berupaya memobilisasi dukungan para kepala desa untuk kepentingan politik dalam Pemilu.
“Ditambah lagi, belakangan ini ada indikasi kuat kontestan Pemilu yang berupaya memobilisasi dukungan para kepala desa untuk kepentingan pemenangan politik pemilu,” ungkap Direktur Elsam Wahyudi Djafar secara tertulis.
Wahyudi menyebut bahwa jika dugaan adanya motif politik elektoral di balik pemanggilan para kepala desa tersebut benar adanya, polisi patut diduga kuat telah menyalahgunakan kewenangannya dan pemanggilan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk intimidasi terselubung.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa kritik dan kekhawatiran masyarakat terkait pemanggilan kepala desa seharusnya menjadi warning bagi institusi kepolisian. Sangat penting bagi institusi kepolisian untuk mengedepankan profesionalitas dan netralitas di tengah penyelenggaraan Pemilu.
“Institusi kepolisian yang disalahgunakan oleh elit politik untuk pemenangan Pemilu tidak hanya mengancam kebebasan dalam Pemilu, tapi juga merusak profesionalisme polisi,” ungkapnya.
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kepolisian harus mengedepankan prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, termasuk penghormatan terhadap prinsip demokrasi.
“Polisi dan aparat keamanan yang tidak menghormati hak asasi manusia berpotensi menciptakan suasana intimidasi yang menghambat para pemilih dan merusak keaslian hasil pemilu,” pungkasnya.
