Kementerian Agama (Kemenag) mempercepat dorongan kemandirian ekonomi pesantren lewat program yang tak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi juga masuk ke inkubasi bisnis. Sepanjang 2023, sedikitnya 2.067 pondok pesantren menjadi sasaran program ini. Tahun berikutnya, jumlah penerima ditargetkan melonjak hingga 5.000 pesantren, menandai perluasan yang jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
Kemandirian Pesantren Jadi Program Wajib
Dalam Sarasehan Peningkatan Kemandirian Pesantren di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Desember 2023, sebanyak 2.000 pengasuh perwakilan pesantren penerima manfaat hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa kemandirian pesantren bukan sekadar program tambahan, melainkan kewajiban yang sudah diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus sejalan dengan Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019.
Di lingkungan Kemenag, program ini menjadi salah satu prioritas sejak 2021. Untuk menjalankannya, kementerian merilis Pesantrenpreneur dan Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP) sebagai kerangka kerja yang mengarahkan pesantren agar lebih siap membangun usaha sendiri.
Inkubasi Bisnis Dibuat Lebih Inklusif
“Inkubasi bisnis yang digalakkan oleh Kemenag meliputi seluruh aspek bisnis. Mulai dari pemilihan bisnis hingga kepada pihak mana produk bisnis pesantren dapat dipasarkan. Program prioritas ini dirancang agar dapat diakses setara bagi semua pesantren yang membutuhkan (inklusif),” kata Gus Men, panggilan akrab Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Ia menambahkan, program tersebut disusun berbasis kebutuhan pesantren dengan mempertimbangkan sektor usaha yang dipilih, kondisi geografis, serta pola kolaborasi antarpemangku kepentingan yang terkonsolidasi. Karena itu, pelaksanaannya dibuat terbuka dan akuntabel, sehingga proses maupun hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
Ribuan Pesantren Mulai Mengembangkan Usaha
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag M Ali Ramdhani menyebut ribuan pesantren penerima manfaat sudah mulai memperkuat usaha masing-masing. Bidang yang paling banyak dikembangkan antara lain toko, minimarket, dan koperasi, dengan total 832 pesantren. Ada pula 169 usaha laundry, 56 pengelolaan food and beverages, serta 34 bisnis digital printing. Selain itu, ratusan jenis usaha lain juga tumbuh di lingkungan pesantren.
“Dari 2021 sampai 2023, Kementerian Agama telah memberikan afirmasi anggaran hingga Rp300 miliar untuk mendorong kemandirian ekonomi ribuan lembaga pesantren,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghafur menjelaskan, Peta Jalan Kemandirian Pesantren yang dirumuskan pada 2021 dibagi ke dalam empat tahap hingga 2024. Pada 2023, Kemenag juga mulai membangun Pesantren Community Economic Hub (PCEH), yang ditandai dengan peluncuran PCEH, Launching Communities of Practice, dan replikasi 1.500 pesantren.
“Alhamdulillah, dari 2021 hingga 2023, program Kemandirian Pesantren sudah merata di 34 provinsi seluruh Indonesia,” kata Waryono.
Rincian ponpes penerima manfaat Program Kemandirian Pesantren itu tersebar di Nangroe Aceh Darussalam (32), Bali (4), Bangka Belitung (2), Banten (104), Bengkulu (3), DI Yogyakarta (35), DKI Jakarta (6), Gorontalo (4), Jambi (10), Jawa Barat (356), Jawa Tengah (232), Jawa Timur (260), Kalimantan Barat (41), Kalimantan Selatan (11), Kalimantan Tengah (5), Kalimantan Timur (17), Kalimantan Utara (3), Kepulauan Riau (12), Lampung (51), Maluku (6), Maluku Utara (5), NTB (31), NTT (4), Papua (4), Papua Barat (3), Riau (26), Sulawesi Barat (11), Sulawesi Selatan (43), Sulawesi Tengah (10), Sulawesi Tenggara (22), Sulawesi Utara (4), Sumatera Barat (37), Sumatera Selatan (54), dan Sumatera Utara (22).
