Senin, 25 Desember 2023 – 17:26 WIB
Jakarta – Menurut Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Letjen (Purn) Bambang Suswantono, aktivitas tambang ilegal yang semakin merajalela disebabkan oleh banyaknya keterlibatan oknum aparat dan politisi yang menjadi penyokong atau beking. Menurutnya, para penambang ilegal tidak akan berani melakukan penggalian di lapangan tanpa adanya dukungan dari oknum aparat dan politisi.
“Setelah dijajaki di lapangan, mereka (penambang ilegal) punya beking aparat. kalau tidak ada aparat, dia tidak akan berani,” kata Bambang dalam keterangannya yang diterima pada Senin, 25 Desember 2023.
Untuk memberantas keterlibatan beking, Bambang menyatakan bahwa pihaknya tengah merampungkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pertambangan ilegal. Satgas tersebut akan bernaung di bawah Kementerian Polhukam dan akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri.
Pakar Hukum Pertambangan dari Universitas Hasanuddin, Abrar Saleng, juga mengungkapkan hal senada bahwa maraknya tambang ilegal disebabkan oleh adanya dukungan dari oknum aparat dan politisi. Kehadiran beking membuat langkah penegakan hukum terhadap tambang ilegal menjadi tebang pilih, sehingga tidak hanya merugikan negara, tetapi juga investor.
Kasus penambangan ilegal juga kerap terjadi di area yang sudah memiliki pemilik, di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah. Hal ini merugikan perusahaan tambang yang sudah memiliki izin, bahkan di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
