RSUD dr La Palaloi Maros Raih Akreditasi Paripurna, Pelayanan Dituntut Naik Kelas
RSUD dr. La Palaloi Maros resmi menyandang status Akreditasi Rumah Sakit Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pusat. Predikat ini menjadi sorotan karena bukan hanya menandai pengakuan atas standar layanan, tetapi juga memunculkan harapan baru agar rumah sakit daerah tersebut makin tertib, transparan, dan responsif terhadap pasien.
Sertifikat Diserahkan di Jakarta
Sertifikat akreditasi diserahkan langsung oleh Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit, dr Sutoto, kepada Bupati Maros Chaidir Syam dan Kepala Direktur RSUD dr. La Palaloi, Sri Syamsinar, di Jakarta, pada Senin, 8 Januari 2024. Penerimaan sertifikat ini menegaskan bahwa rumah sakit milik pemerintah daerah itu telah memenuhi penilaian tertinggi dalam akreditasi rumah sakit.
Bupati Maros, Chaidir Syam, menilai capaian tersebut harus menjadi dorongan nyata untuk memperbaiki kualitas layanan. “Akreditasi ini menjadi simbol untuk memperbaiki pelayanan,” katanya. Menurut dia, status paripurna tidak boleh berhenti sebagai penghargaan administratif semata, melainkan harus tercermin dalam pengalaman pasien saat berobat.
Isu Dokter dan Penataan Layanan
Menanggapi pembicaraan soal kekurangan dokter di RSUD dr. La Palaloi, Chaidir menegaskan bahwa persoalannya bukan pada jumlah tenaga medis. “Bukan kekurangan dokter, tapi yang perlu diatur adalah jadwalnya dengan baik, perlu transparansi kepada pasien,” jelasnya. Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa manajemen layanan dan keterbukaan informasi menjadi pekerjaan rumah yang tak kalah penting dibanding urusan fasilitas.
Akreditasi Kedua dan Berlaku hingga 2027
Kepala Direktur RSUD dr. La Palaloi, Sri Syamsinar, menyebut akreditasi ini merupakan akreditasi kedua yang diraih rumah sakit tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa masa berlaku akreditasi berlangsung hingga 2027. Proses penilaian sendiri telah dilakukan pada November tahun lalu, tepatnya selama tiga hari pada 8, 10, dan 11 November.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Maros, Amran, berharap capaian ini benar-benar diikuti dengan peningkatan mutu layanan. Ia menekankan perlunya pembenahan menyeluruh, mulai dari administrasi pelayanan, pembangunan infrastruktur fisik, hingga penguatan sumber daya manusia. “Pokoknya harus lebih baik. Meningkatkan administrasi pelayanan serta pembangunan infrastruktur secara fisik dan sumber daya manusia,” tutupnya.
