Nama Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan dalam sidang sengketa hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Di tengah ramainya perdebatan soal dugaan pelanggaran dan nepotisme, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memilih tidak memperpanjang komentar. Ia menegaskan pemerintah akan mengikuti proses persidangan yang sedang berjalan.
Moeldoko Minta Publik Menunggu Proses Sidang
Selasa, 2 April 2024 – 05:00 WIB
Jakarta – Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko tidak ingin memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sering disebut dalam sidang sengketa hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita ikuti dengan seksama persidangan,” kata Moeldoko di Jakarta pada Senin, 1 April 2024.
Sikap singkat Moeldoko ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap jalannya PHPU 2024 yang kini menjadi ruang utama pengujian berbagai dalil para pihak. Alih-alih masuk ke perdebatan, Moeldoko memilih menempatkan persidangan sebagai acuan utama.
Ngabalin: MK Harus Tetap Jadi Lembaga Final dan Mengikat
Sementara Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan bahwa sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, MK adalah institusi yang keputusannya final dan mengikat.
“Jadi, sebaiknya perkara ini tidak merembet kesana kemari. Para menteri dan presiden juga diminta untuk hadir di sidang yang sedang berlangsung hari ini,” jelas Ngabalin.
Ngabalin menekankan bahwa Hakim MK memiliki kewenangan yang tinggi untuk mengambil keputusan penting. Menurutnya, MK tidak boleh digunakan sebagai tempat untuk kepentingan politik praktis. Dengan kata lain, ia mengingatkan agar seluruh pihak menempatkan forum persidangan sesuai fungsinya, bukan sebagai arena saling serang di luar pokok perkara.
Pernyataan Tim Hukum Ganjar-Mahfud Soal Dugaan Nepotisme
Sebelumnya, Anggota tim hukum Ganjar-Mahfud, Annisa Ismail mengungkap skema nepotisme yang diduga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Annisa menjelaskan bahwa skema nepotisme dilakukan untuk memastikan Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024. Selain itu, terdapat skema lain yang dipersiapkan untuk menentukan jalannya Pilpres 2024 dengan melibatkan orang-orang terdekat Jokowi yang memegang jabatan penting.
Selain itu, skema nepotisme juga dilakukan untuk memastikan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 dengan berbagai cara, termasuk pertemuan dengan pejabat daerah dan politisasi bansos.
