Jakarta – Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah isu pemotongan anggaran makan bergizi gratis dari Rp15 ribu menjadi Rp7.500 per anak. Hasan Nasbi sebagai anggota tim bidang komunikasi menegaskan bahwa sampai saat ini, besaran program makan gratis adalah anggaran senilai Rp71 triliun.
“Sejauh ini kami belum sampai pada kesimpulan selain anggaran untuk makan bergizi sebesar Rp71 triliun,” kata Hasan di Media Center Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat (19/7/2024).
Hasan Nasbi juga menegaskan bahwa pihaknya belum menentukan jumlah anggaran per anak sampai saat ini. “Hingga saat ini, satu-satunya kesimpulan yang telah kami ambil adalah alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025, itu saja yang telah menjadi kesimpulan baru,” jelas Hasan.
Prabowo sebagai presiden terpilih, kata Hasan, meminta agar anggaran Rp71 triliun dioptimalkan untuk jumlah penerima manfaat. Oleh karena itu, semua proses riset, kajian, dan pilot project makan bergizi akan mengikuti arahan dari Prabowo, karena program makan gratis merupakan andalan Prabowo-Gibran.
“Kebutuhan gizi akan ditentukan oleh ahli gizi. Jadi, tidak ada harga yang sudah diputuskan. Angka itu belum ada, jadi saya bingung ketika angka muncul, padahal dari pihak kami belum ada angka yang keluar,” jelas Hasan.
Lebih lanjut, Hasan menjelaskan bahwa jumlah anggaran per anak nantinya akan disesuaikan berdasarkan lokasi tempat tinggal. Karena dari berbagai daerah di Indonesia akan ada variasi menu sehingga harga bahan baku juga akan berbeda.
“Jadi harga akan tergantung pada bahan makanan yang tersedia di berbagai daerah, jadi menu tidak akan sama. Di setiap daerah akan tergantung pada ketersediaan makanan apa saja. Dengan ketersediaan tersebut, kita akan menyesuaikan kebutuhan gizi yang bisa disediakan, nanti harganya akan menyesuaikan. Jadi, proses seperti itu yang akan kami kerjakan,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Budi Satrio Djiwandono sebagai anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyatakan bahwa isu pemotongan anggaran hanyalah pernyataan spekulatif yang tidak didasari fakta.
“Mungkin ini hanya pernyataan spekulatif dari berbagai pihak dan kami di sini untuk memberikan klarifikasi, memberikan kejelasan mengenai fakta pada saat ini, apa yang pasti dan apa yang akan berkembang di masa depan,” kata Budi.
