Online24, Maros, – Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengadakan Lokakarya mengenai layanan publik yang inklusif serta evaluasi menyeluruh administrasi kependudukan di Maros.
Kegiatan ini diselenggarakan di Cafe Alfayyad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, pada Selasa, (01/10/24).
Manajer Program Yayasan BaKTI, Lusiana Palulungan, menyatakan bahwa tujuan dari kegiatan INKLUSI adalah untuk melanjutkan dukungan Pemerintah Australia terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia, guna menindaklanjuti kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam bidang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, hak penyandang disabilitas, inklusi sosial, dan penguatan masyarakat sipil.
“Di dalamnya termasuk pengalaman dan pembelajaran dalam pembangunan berbasis masyarakat, program masyarakat sipil, pemberdayaan perempuan, dan program pembangunan inklusif,” ujarnya.
Program INKLUSI melanjutkan pekerjaan organisasi masyarakat sipil dan berbagai gerakan sosial di Indonesia, termasuk gerakan perempuan dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial.
Lusiana juga mengapresiasi kerjasama yang terjalin dalam pelaksanaan program ini.
Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini, 12 desa di Maros telah memiliki kelompok konstituen dengan masing-masing kelompok beranggotakan 10 orang.
Kelompok-kelompok ini berperan dalam memastikan efektivitas, keberlanjutan, serta dampak nyata terhadap perencanaan pembangunan yang inklusif di daerah tersebut.
Keberhasilan di 12 desa ini dijadikan contoh bagi desa-desa lain di Maros. Selama seminggu terakhir, program administrasi kependudukan (adminduk) telah melayani 5.000 orang, dan seluruh target inklusi dari Yayasan BaKTI telah tercapai.
“Maros berhasil menjadi yang pertama mencapai target, di antara tujuh kabupaten/kota yang terlibat dalam program ini,” ujar Lusiana.
Ia berharap bahwa enam kabupaten/kota lainnya juga dapat mengikuti jejak Maros.
Program ini ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2024, dengan tahap pertama berlanjut hingga Juli 2025 mendatang.
Lokakarya ini menghadirkan narasumber seperti Syarif Ramadan, Koordinator perDIK, Muhammad Idrus, Kepala Dinas PMD, dan Noor Alim, Kepala Disdukcapil Maros.
Salah satu peserta, Kepala Desa Borimasunggu, Syamsul Rijal, mengatakan kendala yang dihadapi saat ini dalam layanan adminduk yaitu masalah internet.
“Kendala yang kami hadapi saat ini pada layanan adminduk ini adalah keterbatasan internet, kami berharap Yayasan BaKTI dapat membantu dan memfasilitasi melalui programnya,” jelasnya.
Sementara itu, peserta lainnya, Sekretaris Desa Samangki, Evi Novianti, mengapresiasi aplikasi pelanduk Maros karena sedikit memudahkan layanan adminduk.
“Awalnya aplikasi pelanduk ini sangat baik, hanya saat ini kendalanya adalah beberapa dokumen tersebar, kemudian dari desa diberikan akses dari pelanduk Maros, hanya akhir-akhir ini sudah tidak ada tanggapannya lagi dari aplikasi ini,” keluhnya.