Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta untuk membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
AHY menjelaskan bahwa pembangunan akan difokuskan pada konsep ‘ibu kota politik’ dengan menyelesaikan pembangunan fasilitas pemerintah, termasuk lembaga legislatif dan yudikatif. Tujuan utamanya adalah menciptakan tata kelola yang lengkap yang mencerminkan demokrasi sesuai dengan visi Presiden Prabowo.
Pemerintah dan entitas bisnis, termasuk sektor swasta, akan bekerja sama untuk pendanaan proyek pembangunan IKN melalui kombinasi APBN dan sumber non-APBN. Harapan pemerintah adalah agar sektor swasta dapat berkontribusi positif dan terintegrasi dalam proyek tersebut.
Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa pemerintah telah menginvestasikan anggaran negara sebesar Rp89 triliun untuk infrastruktur penting dalam tahap awal. Sementara itu, investasi swasta telah mencapai Rp58,41 triliun hingga September 2024.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat terkait, termasuk Menteri Pekerjaan Umum, Menteri PUPR, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Otoritas IKN. Semua pihak berkomitmen untuk terus mempercepat pembangunan IKN sesuai dengan arahan Presiden dan memastikan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta.
