Penggusuran lahan di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi, memunculkan sorotan tajam dari Ombudsman RI. Lembaga itu menilai ada persoalan serius ketika lahan perumahan warga yang sudah mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) justru tetap dieksekusi oleh pengadilan. Bagi Ombudsman, situasi ini bukan sekadar sengketa biasa, melainkan tanda adanya keraguan terhadap kepastian hukum atas produk legal yang diterbitkan negara.
Ombudsman Soroti Kejanggalan Penanganan
Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut. Ia menilai ada kejanggalan dalam penyelesaian masalah di Cluster Setia Mekar Residence 2 dan menekankan perlunya tata kelola yang lebih baik dalam penanganan kasus serupa. Menurut Yeka, negara seharusnya tidak abai terhadap dokumen legal yang justru dikeluarkan oleh institusi resminya sendiri.
Ia juga menyoroti posisi warga yang terdampak. Mereka disebut telah memiliki SHM atas lahan yang digusur, namun eksekusi pengosongan tetap berjalan. Kondisi ini, kata dia, menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana perlindungan atas hak warga dijalankan ketika dokumen kepemilikan yang sah tidak cukup melindungi mereka di lapangan.
PN Cikarang Sebut Eksekusi Sudah Inkrah
Di sisi lain, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II membenarkan bahwa eksekusi pengosongan lahan tersebut dilakukan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Penjelasan ini menunjukkan bahwa pengadilan mengacu pada proses hukum yang sudah selesai secara formal, meski di lapangan masih memunculkan penolakan dan kecaman dari warga maupun pihak lain yang menilai ada persoalan pada legalitas objek yang dieksekusi.
DPR Siap Tampung Keluhan Warga
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyatakan pihaknya akan mengundang warga korban penggusuran untuk mendengar langsung aspirasi mereka. Audiensi itu diharapkan menjadi ruang bagi warga untuk memaparkan keluh kesah, termasuk soal status lahan, eksekusi pengosongan, dan dampak yang mereka hadapi setelah penggusuran berlangsung. Dalam kasus ini, perhatian publik tampaknya tak lagi hanya tertuju pada putusan pengadilan, tetapi juga pada benturan antara dokumen legal, eksekusi negara, dan rasa keadilan warga yang merasa haknya diabaikan.
