Pemerintahan Vietnam dan Indonesia tengah melakukan langkah efisiensi anggaran dengan pendekatan yang berbeda. Vietnam memilih untuk memangkas jumlah kementerian dan pegawai negeri, sementara Indonesia fokus menekan belanja perjalanan dinas luar negeri untuk mengalokasikan anggaran pada program prioritas. Kebijakan efisiensi anggaran di Indonesia merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan sebesar Rp50,5 triliun dalam dana transfer ke daerah (TKD) dan total pemangkasan APBN hingga Rp306,6 triliun.
Untuk menerapkan kebijakan efisiensi ini, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang menugaskan seluruh kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi potensi efisiensi anggaran dan melaporkannya kepada Menteri Keuangan. Dalam konteks ini, Presiden Prabowo menegaskan pembatasan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat dan pegawai kementerian/lembaga selama lima tahun ke depan untuk menjaga efisiensi anggaran demi mensukseskan program makan bergizi gratis dan rencana perbaikan 330.000 sekolah di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Vietnam mengambil langkah berbeda dengan memotong satu dari lima pekerjaan di sektor publik dan mengurangi anggaran pemerintah. Reformasi ini mencakup pengurangan jumlah kementerian dan lembaga menjadi 22 dari 30 dan menawarkan pensiun dini kepada sekitar 100 ribu pegawai negeri. Langkah efisiensi ini terinspirasi dari kebijakan serupa yang diterapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengurangi birokrasi yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan efisiensi anggaran ini menunjukkan komitmen Vietnam dan Indonesia untuk menata kembali belanja negara demi efisiensi dan efektivitas pembangunan nasional.
Pangkas Kementerian Vietnam, Solusi Tepat dari Indonesia!
