Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Maros, Celebes Law and Transparency (CLAT), dan PDAM Tirta Bantimurung telah menghasilkan berbagai pertanyaan kritis terkait turunnya pendapatan perusahaan dan buruknya layanan air bersih. Direktur Utama PDAM Maros, Muh Salahuddin, mengungkapkan bahwa laba PDAM Maros mengalami penurunan drastis selama beberapa tahun terakhir, menurun dari Rp 2 miliar pada 2020 menjadi Rp 132 juta pada 2023. Salahuddin menjelaskan bahwa biaya produksi yang tinggi menjadi penyebab utama penurunan laba, sementara tarif air tidak berubah sejak 2009. Untuk mengatasi hal ini, tarif akan dinaikkan bertahap sesuai keputusan Gubernur Sulsel, namun tarif baru pun belum cukup menutup biaya produksi yang mencapai Rp 4.900 per meter kubik. Terkait gangguan distribusi dan kualitas air yang buruk, Salahuddin mengakui bahwa kapasitas pompa yang terbatas dan kondisi air baku yang keruh saat hujan menjadi kendala utama. CLAT menegaskan bahwa kenaikan tarif harus diikuti perbaikan layanan, sementara Amri Yusuf dari DPRD Maros menyoroti kurangnya transparansi PDAM. Masalah ini terus menjadi perhatian DPRD dan masyarakat, menunggu langkah konkret dari PDAM sebelum tarif baru diberlakukan.
Permasalahan Air Keruh dan Macet PDAM Maros: Sorotan RDP DPRD
