Kemandirian Antariksa Indonesia harus diperkuat melalui revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum koordinasi nasional. Masih banyak tantangan dalam pengelolaan ruang udara dan antariksa di Indonesia karena adanya fragmentasi kelembagaan yang menjadi kelemahan utama.
Fungsi-fungsi kedirgantaraan yang tersebar di berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan harus diintegrasikan dalam satu wadah. Selain itu, kehadiran BRIN/LAPAN, TNI AU, Kominfo, dan BSSN juga penting untuk mengembangkan kemandirian teknologi Antariksa di Indonesia.
Dalam upaya mewujudkan kemandirian Antariksa Indonesia, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional perlu diperkuat untuk merumuskan kebijakan strategis yang kohesif. Kehadiran dewan ini akan memberikan arah yang jelas dalam pengembangan keantariksaan yang selama ini terkendala.
Indonesia harus bersiap dalam menghadapi persaingan geopolitik di ruang antariksa yang semakin nyata. Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki arsitektur strategi nasional yang kuat dalam mengelola ruang udara dan antariksa secara efisien.
Memperkuat Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah langkah mendesak yang perlu diambil untuk meningkatkan kedaulatan negara di ruang udara dan antariksa. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga pemain aktif dalam kancah global.
Sumber: Dukungan Marsekal Chappy Hakim Untuk Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Demi Kemandirian Antariksa
Sumber: Chappy Hakim Dukung Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional
