Organisasi Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan dengan tegas mengecam aksi intimidasi yang diduga dilakukan oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara terhadap WALHI Maluku Utara. Insiden ini terjadi pada tanggal 15 Juli 2025, di mana sejumlah aparat intelijen mendatangi kantor WALHI Maluku Utara di tengah malam tanpa penjelasan resmi, yang menimbulkan ketakutan dan tekanan psikologis pada staf dan aktivis di kantor tersebut.
Dugaan intimidasi ini diduga terkait dengan protes warga dan WALHI Maluku Utara terhadap pemutaran film dokumenter yang disinyalir dibuat oleh PT Harita Group yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan terkait dampak aktivitas pertambangan nikel di Pulau Obi, Maluku Utara. WALHI Sulsel menekankan bahwa pemutaran film tersebut merupakan upaya perusahaan untuk menyembunyikan kerusakan lingkungan dan penderitaan warga akibat aktivitas tambang dan smelter di pulau tersebut.
Kepala Divisi Hukum dan Politik Hijau WALHI Sulsel, Arfiandi Anas, SH, menegaskan bahwa aksi intimidasi ini merupakan serangan terhadap Hak Asasi Manusia, dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap para pembela lingkungan hidup. WALHI Sulsel mendesak Kapolda Maluku Utara memberikan klarifikasi resmi dan menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap WALHI Maluku Utara dan warga, serta meminta Komnas HAM untuk melakukan investigasi independen terkait insiden ini.
Pemerintah pusat dan daerah juga diingatkan untuk memberikan perlindungan sesuai dengan undang-undang kepada para pembela lingkungan, sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan. WALHI Sulsel menegaskan pentingnya dialog dalam menangani isu lingkungan serta mengecam sikap represif pihak kepolisian terhadap warga dan pembela lingkungan.
