Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional, terutama kesejahteraan para pekerja, di tengah tekanan ekonomi global yang semakin meningkat dan sikap keras dari kekuatan besar. Dalam pidatonya di ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rabu malam (23 Juli) di Jakarta Convention Center, Prabowo mengakui bahwa negosiasi ekonomi—terutama dengan Amerika Serikat—tidak mudah, namun dia bersikeras bahwa bersikap tegas adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala negara.
“Dunia tidak dalam kondisi baik saat ini—kita tahu hal tersebut,” ujar Prabowo. “Ada perang di sana-sini. Namun Indonesia melakukan yang terbaik untuk mempertahankan keseimbangan. Kita non-blok. Kita menghormati semua, kita ingin hubungan yang baik.”
Dia menekankan bahwa lanskap ekonomi saat ini ditandai oleh negosiasi keras dengan AS, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi banyak negara.
“Ketika berbicara tentang ekonomi, bukan hanya kita—setiap negara menghadapi sikap sangat keras dari Amerika Serikat. Itu hanya faktanya. Namun kita harus menghadapinya,” katanya.
Prabowo menegaskan bahwa pendekatannya dipandu oleh kewajiban untuk melindungi pekerja Indonesia, terutama dari ancaman pemutusan massal.
“Pendekatan saya—tanggung jawab saya—adalah melindungi kepentingan rakyat Indonesia. Ini merupakan kewajiban saya untuk melindungi warga negara kita,” katanya. “Di ranah ekonomi, saya harus memastikan tidak ada alasan bagi perusahaan untuk memberhentikan pekerja kita.”
Presiden juga menanggapi kenyataan adanya pemeriksaan publik, mencatat bahwa keputusan pemerintah sering kali dihadapi dengan kritik—terkadang membangun, terkadang tidak.
“Tentu saja, saya mempertimbangkan, saya bernegosiasi,” katanya. “Akan selalu ada kritik. Dan itu wajar—kita membutuhkan kritik, kita membutuhkan pengawasan. Namun ketika berubah menjadi sikap skeptic yang tak henti-henti, itu hal lain. Seolah-olah tidak ada yang kita lakukan yang pernah benar. Bahkan ketika kita berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itu tidak pernah dianggap cukup baik.”
Meskipun menghadapi tantangan, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan administrasinya akan tetap fokus pada ketahanan nasional, perlindungan pekerja, dan keterlibatan global yang adil—tanpa mengorbankan kedaulatan Indonesia atau mata pencaharian rakyatnya.
