Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah terbukti memberikan manfaat lebih dari sekadar nutrisi bagi siswa, ibu hamil, dan balita – program ini juga menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam waktu tujuh bulan sejak pelaksanaan, program ini secara langsung menciptakan lapangan kerja bagi 94.000 individu, tersebar di 2.391 Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh negeri.
Jumlah lapangan kerja meningkat seiring dengan ekspansi unit SPPG di berbagai daerah. Dari 7.000 pekerja pada bulan Januari, angka tersebut meningkat menjadi 68.000 pada bulan April, kemudian menjadi 72.000 hingga akhir Juni, dan melonjak signifikan menjadi 94.000 pada akhir Juli.
Penyerapan anggaran juga meningkat sejalan dengan hal tersebut. Diperkirakan sebesar IDR 1–2 triliun dana disalurkan selama fase awal program (Januari–April), yang berkembang menjadi IDR 4,4 triliun pada awal Juni, dan mencapai IDR 5,1 triliun pada akhir semester pertama tahun 2025 – setara dengan 7,1% dari total alokasi IDR 71 triliun untuk program ini.
Menurut Fithra Faisal, Penasehat Senior di Kantor Komunikasi Presiden (PCO), program MBG telah memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi riil, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja.
“Inisiatif ini membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal,” kata Fithra di Jakarta, Kamis (31 Juli).
Dia menambahkan bahwa penciptaan lapangan kerja diharapkan akan meningkat pada paruh kedua tahun ini, seiring dengan percepatan penyaluran anggaran. Semakin banyak SPPG yang didirikan dan semakin banyak penerima manfaat yang dilayani, semakin besar penyerapan fiskal dan potensi penduduk.
Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan bahwa pada bulan Agustus, Program MBG akan mencapai 20 juta penerima manfaat melalui 8.000 unit SPPG yang beroperasi. Berdasarkan proyeksi ini, penyerapan anggaran total diharapkan mencapai IDR 8 triliun.
Untuk mendukung inklusi tenaga kerja, BGN berencana merekrut staf dapur SPPG dari keluarga-keluarga yang tinggal dalam kemiskinan ekstrem dan kelompok berpendapatan rendah (desil 1 dan 2). Dari 47 anggota staf yang biasanya bekerja di setiap SPPG, minimal 30% berasal dari rumah tangga ekonomi yang rentan.
Fithra melihat hal ini sebagai langkah strategis untuk membantu mengurangi kemiskinan ekstrem.
“Kebijakan ini memperkuat kapasitas operasional program, khususnya dalam logistik dan manajemen, sambil memberdayakan komunitas berpendapatan rendah,” demikian kesimpulan Fithra.
