Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah) menegaskan komitmen mereka untuk merespons dan mengakomodasi sejumlah aspirasi dan saran dari DPRD Kota Makassar dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Hal ini disampaikan setelah rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 di Gedung DPRD Makassar. Pemkot Makassar dan DPRD menyetujui besaran anggaran perubahan sebesar Rp5,1 triliun, yang menjadi landasan penting untuk memperkuat sinergi dalam mendukung program-program prioritas pembangunan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa aspirasi dan saran dari DPRD akan diakomodir sebagai bentuk perhatian terhadap jalannya pemerintahan. Dia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat memperkuat arah pembangunan Kota Makassar, sehingga program unggulan dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Munafri juga menyoroti pentingnya monitoring kinerja SKPD untuk memastikan efektivitas pelayanan dan capaian program. Penandatanganan nota kesepakatan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dianggap sebagai momentum penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa perubahan anggaran harus menjadi instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memastikan keberlanjutan program pembangunan kota.
Badan Anggaran DPRD Kota Makassar melalui juru bicaranya, Ray Suryadi Arsyad, menyampaikan hasil pembahasan terhadap Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025. Proses pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan regulasi yang berlaku dan hasil masukan dari masyarakat. Rekomendasi dari Banggar DPRD Makassar dilakukan untuk memperkuat pelayanan publik di sektor-sektor kunci, seperti Satpol PP, Dinas Komunikasi dan Informatika, Disdukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan, Dishub, BRIDA, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, BPBD, DP3A, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kebudayaan, Dan Kesra, dengan tujuan agar APBD Perubahan 2025 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Makassar.
Semua rekomendasi ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program pembangunan kota dan memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat. Sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan DPRD dianggap krusial dalam mengarahkan prioritas pembangunan, serta memesan setiap rupiah anggaran dapat berdampak positif langsung bagi masyarakat. Melalui diskusi mendalam serta masukan dari masyarakat, diharapkan APBD Perubahan 2025 mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar.
