Jakarta — Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa jabatan publik bukan ruang untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan amanah yang harus dijaga dengan disiplin dan integritas. Pesan itu ia sampaikan dengan menyinggung kasus korupsi yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, sebagai pelajaran keras bagi para pejabat pemerintah.
Prabowo: Kasus Noel Jadi Peringatan
Dalam acara 2025 Autonomy Expo Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di ICE BSD, Tangerang, Prabowo menekankan bahwa pejabat di semua tingkatan harus memahami konsekuensi dari penyalahgunaan wewenang. Ia menyebut pemerintahan yang bersih dan adil sebagai syarat utama untuk menjadi pemimpin yang baik, jujur, dan dicintai rakyat.
Menurut Prabowo, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi tindakan yang merampas hak masyarakat atas kemakmuran. Karena itu, ia meminta seluruh pejabat untuk memegang aturan dengan serius dan tidak menganggap remeh pengawasan maupun penegakan hukum.
Tak Ada Perlindungan untuk Pelanggar
Prabowo juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih. Ia menolak sikap melindungi siapa pun yang terbukti menyalahgunakan jabatan, termasuk jika pelanggar itu berasal dari Partainya sendiri. Penegasan ini menjadi sinyal bahwa komitmen antikorupsi, menurut Prabowo, harus berdiri di atas kepentingan politik.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi para kepala daerah dan pejabat pemerintah untuk menjaga kebersihan dalam pelayanan publik. Di hadapan peserta forum, Prabowo menempatkan integritas sebagai fondasi utama pemerintahan yang ingin dipercaya rakyat, bukan sekadar slogan yang diucapkan saat dibutuhkan.
Pesan untuk Seluruh Tingkatan Pemerintahan
Dengan mengaitkan kasus Noel, Prabowo ingin menunjukkan bahwa pelanggaran oleh satu pejabat dapat mencoreng citra banyak pihak dan mengganggu kepercayaan publik. Karena itu, ia meminta agar setiap level pemerintahan lebih berhati-hati, patuh pada hukum, dan tidak memberi ruang bagi praktik korupsi dalam bentuk apa pun.
Komitmen itu, sebagaimana disampaikan Prabowo, bukan hanya soal penindakan, tetapi juga soal membangun budaya kerja yang bersih sejak awal. Dalam pandangannya, pemerintahan yang adil dan tertib adalah jalan untuk memastikan rakyat tidak dirugikan oleh penyalahgunaan kekuasaan.
