Pemerintah Kota Makassar mulai mengubah wajah perparkiran kota dengan langkah yang selama ini kerap ditunggu: digitalisasi. Melalui PD Parkir, program ini sudah masuk tahap awal implementasi dan diposisikan sebagai pintu masuk menuju tata kelola yang lebih transparan, tertib, dan mudah diawasi. Dukungan juga datang dari Bank Indonesia, Bank Sulselbar, Bank BTN, dan Bank Mandiri.
Instruksi Langsung dari Wali Kota
Plt Direktur Utama PD Parkir, Adi Rasyid Ali, menegaskan bahwa digitalisasi parkir bukan sekadar inisiatif internal, melainkan instruksi langsung dari Wali Kota Makassar. Karena itu, penerapannya akan dilakukan bertahap di sejumlah titik, termasuk kawasan Sumbaopu. Targetnya, sistem parkir digital bisa mencapai 50 persen pada periode 2025-2026.
Untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, PD Parkir juga sudah membentuk Satgas khusus. Tim ini melibatkan unsur TNI, Polri, serta Satgas Uji Petik yang akan mengawal pelaksanaan di lapangan. Langkah ini diambil agar transisi dari sistem konvensional ke sistem digital tidak menimbulkan kekacauan di titik-titik parkir yang selama ini padat aktivitas.
Jawaban atas Parkir Konvensional yang Sulit Dikontrol
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menilai digitalisasi parkir menjadi solusi atas sistem parkir konvensional yang selama ini belum terkontrol dengan baik. Dengan sistem baru ini, arus keuangan diharapkan lebih transparan, biaya parkir bisa dipertanggungjawabkan, dan layanan kepada masyarakat menjadi lebih praktis.
Di sisi lain, kebijakan ini juga diarahkan untuk memberi kepastian penghasilan bagi para juru parkir. Pemkot Makassar berharap skema digital membuat pendapatan mereka lebih teratur dan layak, sekaligus mengurangi potensi kebocoran yang kerap menjadi persoalan lama dalam pengelolaan parkir kota.
Menuju Sistem Parkir yang Lebih Tertib
Bagi Pemkot Makassar, digitalisasi parkir bukan hanya soal alat pembayaran, tetapi soal membangun sistem yang lebih rapi dari hulu ke hilir. Jika berjalan sesuai target, perparkiran kota tak lagi bergantung pada pola lama yang serba manual, melainkan bergerak ke model yang lebih efisien dan terukur.
Dengan dukungan lembaga perbankan dan pengawasan lintas unsur, pemerintah kota berharap perubahan ini bisa dirasakan langsung oleh warga, sekaligus memperbaiki citra layanan parkir di Makassar yang selama ini kerap menjadi sorotan.
