Pimpinan DPR telah merespons kekhawatiran dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka juga telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah dan akan bertemu dengan mereka besok. Isu-isu yang dibawakan oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. DPR menjamin akan melakukan tinjauan komprehensif terkait tunjangan dan transparansi institusi sebagai bagian dari agenda tersebut. Besok, pemimpin fraksi akan berkumpul untuk menyelaraskan posisi dan mencapai konsensus.
Pimpinan DPR juga telah menginstruksikan Sekretariat Jenderal untuk tidak memberikan fasilitas parlementer kepada anggota yang dihentikan, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Pencegatan RUU Pencabutan Aset harus menghindari tumpang tindih dengan undang-undang lain. Setelah revisi terhadap KUHAP selesai, pembahasan mengenai RUU Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Proses revisi KUHAP masih menerima masukan publik, namun Komisi III diminta untuk menghormati batas waktu karena konsultasi yang telah luas. Harapan DPR adalah RUU KUHAP diselesaikan sebelum akhir sesi ini untuk melanjutkan pembahasan RUU Pencabutan Aset.
Ketua DPR, Puan Maharani, akan memimpin reformasi komprehensif di DPR untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan tekad bersama dari seluruh anggota DPR untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menjadikannya landasan evaluasi bersama ke depan.
