Polemik terkait pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi perhatian utama. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu tersebut terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang dianggap sebagai akar permasalahan. DPRD bersama para pegiat lingkungan telah mengkritik keberadaan KJA ini. Perusahaan yang bertanggung jawab atas KJA tersebut mengklaim bahwa aktivitas mereka telah berlangsung sejak tahun 2019. Dalam menghadapi situasi ini, DPRD menekankan perlunya Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi semua pihak, terutama nelayan lokal dan menjaga kelestarian lingkungan.
Kontroversi Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD SEO
