Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menaikkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp300 triliun pada tahun 2025, dari Rp280 triliun pada tahun 2024. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Bambang Haryo menekankan pentingnya penyaluran KUR yang tepat sasaran, dengan usulan agar Kementerian UMKM memainkan peran penting dalam distribusi KUR, bukan hanya bergantung pada perbankan.
Skema penyaluran KUR harus lebih memprioritaskan usaha ultra mikro, mikro, dan kecil dengan bunga rendah, untuk mendorong pertumbuhan sektor tersebut. Koordinasi dengan Kementerian UMKM diharapkan dapat memperluas jangkauan penyaluran KUR. Bambang Haryo menyoroti tingkat suku bunga KUR yang harus lebih rendah dibandingkan bunga perbankan, dengan menekankan bahwa perbankan seharusnya tidak perlu khawatir terhadap risiko gagal bayar.
Disamping itu, Bambang Haryo juga mengkritisi persyaratan agunan yang sulit bagi calon nasabah KUR, meminta fleksibilitas lebih dari perbankan dalam hal tersebut. Dia menyarankan agar KUR diberikan kepada pedagang pasar untuk mengurangi ketergantungan pada rentenir. Belajar dari kebijakan Malaysia, Bambang Haryo menyoroti pentingnya mendukung UMKM dengan suku bunga rendah dan pembebasan pajak.
Menurut Bambang Haryo, UMKM memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerap tenaga kerja. Dia mengharapkan alokasi anggaran yang cukup bagi Kementerian UMKM untuk membina dan mengawasi UMKM di Indonesia. Jika UMKM berkembang, mereka memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju target 8 persen yang diinginkan Presiden RI, Prabowo Subianto.
