Pelabuhan Patimban, yang diresmikan pada 20 Desember 2020 oleh Presiden Jokowi, belum menunjukkan kemampuannya sebagai pendorong penurunan biaya logistik di Indonesia. Pengamat Transportasi Bambang Haryo Soekartono mempertanyakan keefektifan Pelabuhan Patimban dalam mengurangi biaya logistik, mengingat lokasi pelabuhan yang terletak di muara Sungai Cipunagara, yang rawan terhadap masalah sedimentasi akibat endapan lumpur dan sampah dari sungai. Hal ini mengakibatkan kedalaman perairan di sekitar pelabuhan berkurang, menyulitkan kapal dengan kapasitas di atas 1.000 teus untuk berlabuh.
Selain masalah sedimentasi, Pelabuhan Patimban juga jauh dari pusat industri di Karawang, Bekasi, dan Tangerang. Dengan jarak yang cukup jauh dari pusat industri tersebut, biaya logistik akan semakin mahal. Hingga saat ini, sebagian besar logistik industri dari daerah tersebut tetap melalui Pelabuhan Tanjung Priuk, dengan hanya sedikit produksi mobil yang menggunakan Pelabuhan Patimban. Hal ini menyebabkan produktivitas Pelabuhan Patimban masih rendah, dengan jumlah kapal yang berlabuh setiap bulannya hanya sekitar 30 kapal.
Bambang Haryo menekankan bahwa Pelabuhan Patimban belum dapat menggantikan peran Pelabuhan Tanjung Priuk sebagai pelabuhan hub, karena kapasitas Pelabuhan Tanjung Priuk masih cukup besar dan mengalami pertumbuhan yang stabil. Sebagai alternatif, Bambang Haryo mengusulkan untuk membangun pelabuhan di Wilayah Cilamaya, yang lebih dekat dan terintegrasi dengan pusat industri, sehingga dapat mengurangi biaya logistik secara signifikan. Kesimpulannya, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan aspek ekonomi dan lokasi strategis sebelum membangun pelabuhan baru di masa depan.
