Penerapan kebijakan Zero Over Dimension Overload (Odol) dalam transportasi memerlukan pembenahan sumber daya manusia (SDM), perangkat, dan peralatan di jembatan timbang. Menurut Bambang Haryo Soekartono, anggota Dewan Pakar Gerindra yang juga praktisi transportasi dan logistik, kondisi SDM yang minim dan peralatan jembatan timbang yang rusak membuat pelaksanaan kebijakan ini sulit. Hanya 25 dari 141 jembatan timbang di Indonesia yang dibuka, bahkan tidak beroperasi 24 jam. Dengan kondisi ini, penerapan Zero Odol dianggap tidak serius dan butuh pembenahan yang lebih baik.
Selain pembenahan SDM dan peralatan di jembatan timbang, peningkatan daya dukung jalan juga menjadi perhatian. Indonesia memiliki muatan sumbu terberat (MST) kelas 1 hanya 10 ton, jauh lebih rendah dari negara lain seperti China, Jepang, dan Eropa. Oleh karena itu, konstruksi jalan perlu ditingkatkan untuk mendukung penerapan Zero Odol. Kemenhub diminta untuk membuat blueprint yang menjadi panduan dalam menerapkan kebijakan ini dengan melibatkan lembaga BRIN untuk perencanaan yang lebih matang.
Bambang Haryo juga menekankan pentingnya berbicara dengan semua stakeholder terkait untuk mencari solusi bersama agar kebijakan ini dapat diterapkan tanpa merugikan pihak lain. Semua pihak perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak terkait. Dengan pembenahan SDM, peralatan, dan jalan yang memadai, penerapan Zero Odol diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan tanpa hambatan.
