Pemerintah Kabupaten Maros telah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 sebesar Rp1,49 triliun. Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur secara resmi menyerahkan rancangan perda APBD 2026 kepada Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa, bersama Wakil Ketua DPRD Abdul Rasyid dan Nurwahyuni Malik. Anggaran ini mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan APBD tahun 2025 yang mencapai Rp1,6 triliun.
Rincian RAPBD tahun 2026 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1,1 triliun, belanja modal Rp229 miliar, belanja tidak terduga Rp7 miliar, dan belanja transfer Rp144 miliar. Pada sisi pembiayaan, pemerintah mencatat penerimaan pembiayaan senilai Rp100 miliar dengan pengeluaran pembiayaan Rp1,5 miliar, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp98,5 miliar dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) nihil.
Struktur RAPBD 2026 menunjukkan rencana pendapatan daerah sebesar Rp1,39 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp375 miliar dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1,02 triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami penurunan dari Rp798 miliar menjadi Rp661 miliar. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) turun dari Rp245 miliar menjadi Rp223 miliar.
Pemerintah Kabupaten Maros fokus pada optimalisasi pendapatan daerah dengan peningkatan PAD, memperbarui sistem administrasi pemungutan berbasis digital, dan menekan pertumbuhan belanja rutin. Meskipun terjadi penurunan alokasi pada beberapa sektor, pembangunan infrastruktur pelayanan publik tetap menjadi prioritas. DPRD Maros mendukung langkah pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan anggaran dan akan terus mengawal agar kebijakan anggaran tetap sesuai dengan visi pembangunan daerah.
