Bambang Haryo Soekartono, seorang pengamat transportasi dan logistik, mengkritik fasilitas di jalan tol yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri PUPR nomor 28 tahun 2021. Menjelang akhir kepemimpinan Presiden Jokowi, belum terlihat peningkatan positif yang signifikan di sektor jalan tol. BHS menyatakan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam hal ini.
Salah satu hal yang disoroti oleh BHS adalah keberadaan Rest Area yang masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Banyak Rest Area yang tidak memenuhi syarat, baik dari segi jumlah, jarak antar rest area, luasan lahan, maupun fasilitas yang disediakan. Masalah akses jalan menuju rest area juga menjadi perhatian, karena hal ini dapat menyulitkan pengguna jalan tol.
BHS juga mencermati tarif jalan tol yang dianggap masih terlalu mahal oleh masyarakat, sehingga angkutan umum dan angkutan logistik belum banyak memanfaatkannya. Ia menyarankan agar pemerintah tidak menjadikan jalan tol sebagai proyek komersial, tetapi lebih berfokus pada dampak ekonomi yang dihasilkan dari infrastruktur tersebut.
Selain itu, BHS juga menyoroti bahwa lajur jalan tol di Indonesia masih belum sepenuhnya memenuhi standar seperti jalan tol di negara lain. Misalnya, mayoritas jalan tol di Indonesia hanya memiliki 2 lajur, sedangkan di beberapa negara lain minimal 3 lajur. Dia juga menekankan pentingnya memperhatikan jenis material yang digunakan untuk jalan tol agar tidak membahayakan pengguna dengan kecepatan tinggi.
Berdasarkan penjelasan dari BHS, terlihat bahwa masih banyak masalah yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan kualitas layanan di sektor jalan tol Indonesia. Kritik dan saran yang disampaikan oleh BHS diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif untuk pemerintah agar dapat melakukan evaluasi total dan perbaikan yang dibutuhkan.
