Jakarta — Pembatasan truk logistik sumbu tiga atau lebih pada masa peak season dan hari besar keagamaan dinilai perlu ditinjau ulang. Anggota Dewan Pakar Gerindra sekaligus praktisi transportasi dan logistik, Bambang Haryo Soekartono, menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu lonjakan harga barang di daerah karena pasokan bisa tersendat saat permintaan justru meningkat.
Risiko Pasokan Tersendat di Daerah
Menurut Bambang, penghentian operasional angkutan berat pada momen-momen tertentu tidak hanya berdampak pada kelancaran distribusi, tetapi juga bisa mengganggu ketersediaan barang pokok dan komoditas. Jika stok di daerah menipis, harga barang berisiko naik, terutama saat libur panjang atau periode mudik ketika kebutuhan masyarakat tetap berjalan.
Ia menilai pemerintah seharusnya tidak sekadar melarang, melainkan mengatur arus kendaraan secara lebih cermat agar kepentingan pemudik dan logistik sama-sama terjaga. Dengan pengaturan yang tepat, lalu lintas tetap bisa bergerak tanpa harus mengorbankan distribusi barang.
Usulan Jalur dan Pembagian Waktu
Bambang mengusulkan agar truk diarahkan ke jalur Utara yang terhubung dengan pelabuhan besar di Jawa, sementara kendaraan kecil dapat dialihkan melalui jalur Tengah dan Selatan. Selain itu, ia mendorong pembagian waktu operasional bagi jenis kendaraan berbeda agar kepadatan tidak menumpuk di satu titik dan memicu kemacetan panjang.
Ia menegaskan, musim mudik semestinya tidak menjadi alasan untuk mematikan rantai pasok. Pemerintah, kata dia, perlu menyiapkan skema yang mengakomodasi arus pemudik sekaligus pergerakan truk logistik agar roda ekonomi tetap berputar.
Perlu Kajian Ulang Kebijakan
Karena itu, Bambang Haryo Soekartono menekankan pentingnya kajian ulang atas kebijakan pembatasan truk sumbu tiga atau lebih pada hari-hari besar keagamaan. Menurutnya, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampak langsung terhadap distribusi barang, harga di pasar, dan kelancaran ekonomi daerah, bukan hanya fokus pada pengurangan volume kendaraan di jalan.
