Dalam beberapa hari terakhir, perhatian publik tertuju pada polemik mengenai perlunya bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera dijadikan sebagai bencana nasional. Isu tersebut menuai reaksi yang beragam dari berbagai kalangan, mulai dari anggota legislatif hingga pengamat kebencanaan.
Di satu sisi, sejumlah anggota parlemen menuntut presiden agar segera menetapkan status bencana nasional demi mempercepat proses penanganan bencana. Keputusan ini dianggap bisa membantu konsentrasi sumber daya dan memperlancar distribusi bantuan di daerah-daerah terdampak seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, pada sisi lain, tidak sedikit yang menekankan perlunya kehati-hatian dalam mengambil langkah tersebut, mengingat tata kelola penanganan bencana nasional diatur secara bertingkat dan mempertimbangkan kapasitas pemerintah daerah.
Sudut pandang kehati-hatian ini disampaikan oleh Prof Djati Mardiatno dari UGM. Ia menekankan bahwa sebelum menetapkan status bencana nasional, perlu adanya mekanisme evaluasi dengan mempertimbangkan kriteria teknis serta peran lembaga pemerintah daerah. Menurutnya, selama pemerintah daerah masih sanggup menangani, mereka patut diberikan kesempatan untuk bekerja maksimal sebagai ujung tombak respons bencana. Bila penetapan langsung diambil oleh pusat tanpa mempertimbangkan keputusan daerah, dikhawatirkan akan mengurangi ruang gerak dan inisiasi lokal dalam membantu masyarakat terdampak bencana.
Kesesuaian dengan aturan perundangan juga menjadi poin krusial. Dalam undang-undang penanggulangan bencana, perubahan status kebencanaan harus melalui proses bertahap, mulai dari tingkat kabupaten/kota, naik ke provinsi, lalu ke nasional, agar selaras dengan potensi dan beban yang dihadapi pemerintah daerah.
Lebih jauh, kekhawatiran mengenai kebutuhan dana segera untuk penanganan bencana ternyata bisa diantisipasi tanpa harus menunggu status bencana nasional. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema Dana Siap Pakai yang dapat segera digunakan kapan saja bencana terjadi. Ini didukung peraturan, baik dari undang-undang maupun peraturan pemerintah, yang mengatur kemudahan pencairan dana melalui BNPB dan BPBD. Bahkan, hingga beberapa waktu lalu, realisasi dana penanganan bencana di Sumatera telah mencapai ratusan miliar rupiah, sehingga stok anggaran maupun logistik nasional diyakini dapat memenuhi kebutuhan penanggulangan.
Selain aspek administratif dan keuangan, dimensi keamanan turut menjadi bahan pertimbangan. Penetapan status bencana nasional acap dikaitkan dengan masuknya bantuan asing ke wilayah terdampak. Meski bantuan tersebut berniat meringankan warga, ada ancaman tersembunyi berupa potensi intervensi dan kepentingan luar yang bisa saja muncul, sebagaimana pernah terjadi pada kasus-kasus di Myanmar dan beberapa negara lain. Ilmuwan internasional telah mencatat bahwa keterlibatan asing dalam penanganan bencana dapat menimbulkan dilema dan penolakan dari masyarakat lokal.
Pemerintah Indonesia secara tegas menolak masuknya bantuan asing dalam penanganan bencana di Sumatera kali ini, seraya tetap mengapresiasi atensi dari berbagai negara sahabat. Fokus utama saat ini adalah membangun sistem penanganan integratif melalui koordinasi antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat sipil di bawah komando BNPB sebagai pusat kendali.
Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menggalang bantuan, mendistribusikan logistik, bahkan mengorganisasi relawan penolong, telah berjalan secara mandiri dan efektif tanpa terlalu mempermasalahkan status bencana. Dari situ, jelas bahwa wacana penetapan status bukan satu-satunya faktor kunci untuk mengoptimalkan mitigasi dan penanganan dampak bencana.
Melihat kompleksitas dinamika pengelolaan bencana ini, upaya ke depan mestinya diarahkan untuk memperkuat sistem koordinasi lintas lembaga dan mempercepat pengambilan keputusan tanpa berpolemik soal status nasional. Kolaborasi massif seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menciptakan respons cepat dan efektif, sehingga perlindungan masyarakat menjadi prioritas utama, baik dengan atau tanpa didukung status bencana nasional.
Sumber: Status Kebencanaan Tak Halangi Penanganan Banjir Dan Longsor Di Pulau Sumatera
Sumber: Status Kebencanaan Tidak Menghalangi Penanganan Bencana Di Pulau Sumatera
