Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memberikan dukungan penuh terhadap pemulihan layanan administrasi kependudukan (Dukcapil) bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Upaya ini dilakukan untuk mengganti dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak akibat bencana. Mendagri Tito Karnavian telah membentuk sembilan tim khusus sejak 19 November untuk mempercepat pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan di wilayah terdampak.
Tito menyatakan bahwa sebagian besar layanan Dukcapil di daerah lain masih dapat beroperasi dengan baik, seperti di Tapanuli dan Sumatera Barat. Hingga saat ini, Kemendagri telah menerbitkan 63.230 dokumen kependudukan bagi warga terdampak secara gratis. Proses penggantian dokumen kependudukan tidak dikenakan biaya apapun dan Kemendagri akan terus melanjutkan upaya ini untuk memastikan seluruh warga terdampak dapat kembali memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk mengakses layanan publik.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan sosial dan administratif masyarakat pascabencana, sekaligus memastikan hak-hak kependudukan warga tetap terpenuhi. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menyampaikan capaian konkret dalam satu bulan pertama penanganan bencana di tiga provinsi yang terdampak, termasuk dalam sektor infrastruktur jalan nasional. Dengan demikian, dukungan penuh dari Kemendagri diharapkan dapat membantu memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera.
