Institusi dan pendidikan publik menjadi perbincangan dalam seminar akademik berjudul American Democracy under Trump, What Indonesia Could Learn? yang diadakan di Kampus Semanggi, Jakarta. Seminar ini bertujuan untuk memahami bagaimana demokrasi presidensial Amerika Serikat beroperasi dalam konteks kepemimpinan tertentu. Direktur Eksekutif Institute of Public Policy (IPP) Unika Atma Jaya, Salvatore Simarmata, menyampaikan bahwa kemerosotan demokrasi sering kali berasal dari kepemimpinan politik dan institusi negara yang lemah. Diskusi juga menyoroti pentingnya pendidikan kebijakan publik dalam menjaga kualitas demokrasi dan memahami proses pengambilan keputusan publik.
Salvatore menyatakan bahwa erosi demokrasi sering kali dimulai dari pihak atas ketika kekuasaan tidak dijalankan dengan akuntabel. Diskusi ini tidak bermaksud menyalin praktik politik negara lain, tetapi mencari pembelajaran yang relevan untuk Indonesia. Pembicara utama, Thomas Pepinsky dari Cornell University, menekankan bahwa demokrasi adalah proses yang terus berlangsung dan mengalami ujian dari waktu ke waktu. Ia juga menyoroti pentingnya checks and balances dalam sistem pemerintahan demokratis untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan dan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, pendidikan kebijakan publik dianggap penting untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sejalan dengan prinsip demokrasi, termasuk aspek keadilan, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Selain itu, PDIP juga menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang dalam pemerintahan untuk memastikan demokrasi berlangsung dengan baik.
