Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pangandaran kembali menunjukkan peran legislasinya dengan mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tahun 2025 dalam rapat paripurna. Langkah ini menegaskan bahwa pembentukan aturan daerah bukan sekadar formalitas, melainkan upaya menyesuaikan kebijakan lokal dengan kebutuhan warga dan perubahan regulasi nasional.
Empat Raperda yang Disorot DPRD Pangandaran
Ketua Bapemperda DPRD Pangandaran, Iwan M. Ridwan, menjelaskan bahwa DPRD Pangandaran memiliki kewenangan untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah yang lahir dari kebutuhan masyarakat. Mengacu pada fungsi legislasi DPRD serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2022, pengajuan inisiatif ini diposisikan sebagai bagian dari pembenahan aturan yang lebih terarah.
Adapun empat Raperda yang diajukan mencakup regulasi tentang Pemerintahan Desa, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran.
Fokus pada Aturan yang Lebih Sederhana dan Tepat Sasaran
Menurut DPRD Pangandaran, pengajuan empat Raperda ini tidak hanya bertujuan menambah daftar produk hukum daerah, tetapi juga memperkuat kerangka regulasi agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat. Pendekatan simplifikasi regulasi menjadi salah satu pijakan agar aturan yang disusun tidak saling tumpang tindih, lebih efektif dijalankan, dan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Dengan arah tersebut, pembahasan Raperda diharapkan mampu menghasilkan aturan yang lebih operasional, terutama dalam tata kelola pemerintahan desa, perlindungan tenaga kerja, dan penguatan sektor ekonomi lokal melalui bank daerah.
Pembahasan Lanjut Bersama Pemerintah Daerah
DPRD Pangandaran dan pemerintah daerah selanjutnya akan melanjutkan pembahasan untuk memastikan setiap rancangan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dari proses ini, DPRD berharap lahir regulasi yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga memberi dampak langsung bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Dengan empat Raperda inisiatif tersebut, DPRD Pangandaran menempatkan pembaruan aturan sebagai instrumen penting untuk menjaga arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan aspirasi warga dan perkembangan kebijakan di tingkat nasional.
