Kuliah tamu yang diadakan oleh Program Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tanggal 4 Maret 2026 menghadirkan refleksi mendalam seputar struktur karier dan profesionalisme militer di Indonesia. Hadir dalam forum diskusi tersebut tiga pembicara utama: Dr. Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis dari Lesperssi, dan Yudha Kurniawan dari Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie.
Acara ini bukan sekadar aktivitas akademik rutin, tetapi menjadi medium bagi mahasiswa untuk menelusuri tantangan dan peluang dalam membangun profesionalisme militer yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Pembahasan yang berlangsung menyoroti sejumlah aspek krusial, seperti pola jenjang karier militer, proses promosi perwira, serta pengaruh interaksi sipil–militer terhadap demokrasi di tanah air.
Dalam paparannya, Dr. Aditya menekankan pentingnya menelaah kaitan antara perkembangan politik nasional dan dinamika penataan karier di tubuh TNI. Ia berpendapat bahwa politik populis yang berkembang saat ini kerap membawa pengaruh signifikan dalam menentukan jalur karier di institusi militer. Ia menyebutkan bahwa mekanisme promosi dan penempatan posisi strategis di lingkungan TNI sering kali berada di antara pertimbangan kompetensi berbasis prestasi dan relasi personal, sehingga menghasilkan ketegangan antara meritokrasi dan kepentingan personal.
Tidak hanya itu, Aditya juga mengangkat isu tentang penguatan hubungan personal antara pemimpin politik dan pejabat militer pada masa pemerintahan yang populis. Fenomena ini dinilai dapat mempersempit ruang kontrol dan pengawasan oleh lembaga-lembaga sipil, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait lemahnya check and balance dalam tata kelola karier militer.
Diskusi pun mengarah pada pertanyaan tentang batas otoritas sipil dalam urusan promosi jabatan strategis militer, khususnya pada proses pemilihan Panglima TNI. Aditya membandingkan praktik di berbagai negara demokrasi, di mana ada negara yang melibatkan persetujuan legislatif untuk pengangkatan panglima, sementara di beberapa negara lain keputusan berada di tangan eksekutif. Tidak semua negara demokrasi menempatkan peran legislatif dalam proses ini, sebagaimana terlihat dalam pengalaman Inggris.
Temuan itu memperlihatkan betapa ragamnya pola hubungan sipil–militer di negara demokratis; tidak terdapat satu formula saja yang berlaku universal. Setiap negara merancang desain hubungannya sendiri berdasarkan sejarah, politik, dan kebutuhan masyarakatnya.
Beni Sukadis menekankan bahwa profesionalisme militer tidak akan berkembang tanpa pengawasan sipil yang sehat dan demokratis. Menurutnya, prasyarat pokok bagi militer yang profesional mencakup pendidikan yang memadai, kesejahteraan yang layak, dan dukungan sarana pertahanan yang modern. Ia menegaskan, setelah masa Reformasi, kebijakan seperti pemisahan TNI–Polri dan lahirnya Undang-Undang Pertahanan telah menjadi langkah signifikan dalam menegaskan bahwa TNI adalah alat negara yang tidak campur tangan dalam politik.
Meski demikian, Beni tidak menutup mata terhadap realitas bahwa kedekatan personal kadang masih mempengaruhi seleksi pejabat strategis di tubuh TNI. Hal ini kemudian memunculkan perdebatan seputar konsistensi penerapan prinsip meritokrasi dalam sistem karier militer Indonesia. Ia mencontohkan pergantian Panglima TNI yang kadang tidak mengikuti asumsi rotasi matra, seperti perpindahan kepemimpinan dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo yang sama-sama berasal dari TNI Angkatan Darat.
Yudha Kurniawan menyoroti sisi struktural yang menyebabkan kurangnya keseimbangan antara jumlah personel dan ketersediaan jabatan tinggi di TNI. Ia menyampaikan hasil kajiannya yang menunjukkan bahwa secara ideal seorang perwira memerlukan waktu antara 25 sampai 28 tahun untuk bisa mencapai pangkat Brigadir Jenderal. Namun, dalam kenyataannya, ketidaksesuaian antara tingkat rekrutmen dan struktur pangkat menyebabkan terjadinya penumpukan perwira tinggi, atau “bottleneck,” di tubuh TNI.
Lebih lanjut, Yudha menjelaskan bahwa masalah ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan lembaga pendidikan militer, tidak lancarnya jalur promosi, serta ketimpangan kualitas SDM sejak tahap rekrutmen. Keterbatasan anggaran pertahanan dan minimnya fasilitas pelatihan semakin menambah kompleksitas situasi tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada regenerasi kepemimpinan dan progres karier prajurit.
Melalui kuliah tamu dan forum diskusi ini, mahasiswa diajak untuk melihat reformasi sektor keamanan dari kacamata hubungan sipil–militer dan pentingnya profesionalisme dalam lingkungan demokrasi. Harapannya, diskusi ini dapat menstimulasi refleksi kritis terhadap tantangan serta upaya perbaikan yang terus berlangsung di lingkungan militer nasional.
Tema diskusi dinilai benar-benar relevan dengan situasi sekarang, terutama di tengah kekhawatiran tentang kemunduran demokrasi (“democratic backsliding”) serta wacana peran militer di panggung sipil yang kembali mencuat. Tidak jarang, keterlibatan militer di area sipil mengundang kritik dari kalangan pengamat, meskipun hubungan sipil–militer pada hakikatnya merupakan proses dua arah dan tidak hanya ditentukan oleh militer semata.
Keseimbangan hubungan ini mesti dijaga dengan mempertegas peran dan otoritas kedua belah pihak. Aktor sipil harus mampu menegakkan batasan kewenangannya, dan militer pun berkewajiban menghormati prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku. Pengelolaan karier dan sistem promosi di tubuh TNI hendaknya tidak sekadar menjadi ajang tarik-menarik kepentingan politik, namun perlu diperlakukan sebagai bagian dari proses penataan profesionalisme internal militer.
Berbagai negara demokrasi telah lama mengadopsi model organisasional dalam mengatur karier militer, di mana profesionalisme menjadi pondasi tata kelola pertahanan yang efektif dan demokratis. Indonesia, di tengah segala dinamika, diharapkan dapat terus menyesuaikan praktiknya agar profesionalisme militer tetap berjalan seiring dengan penguatan institusi demokrasi.
Sumber: Diskusi UI Membahas Profesionalisme Militer Indonesia Dan Pola Karier Perwira TNI
Sumber: Diskusi UI Ungkap Dinamika Karier Militer Indonesia, Dari Regenerasi Hingga Reformasi TNI
