Seringkali pembahasan mengenai reformasi TNI terjebak pada kekhawatiran sempit seputar dominasi militer di ranah sipil, padahal problem dasarnya melibatkan hal yang jauh lebih rumit dan berakar pada persoalan internal kelembagaan serta pola promosi yang belum sepenuhnya transparan. Keragaman persoalan inilah yang menjadi topik utama dalam diskusi Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada 4 Maret 2026, dengan mengundang pembicara dari kalangan akademisi dan peneliti militer seperti Aditya Batara Gunawan, Beni Sukadis, dan Yudha Kurniawan.
Persoalan relasi sipil-militer tidak semata-mata soal siapa berwenang terhadap siapa, melainkan juga menyangkut mekanisme kontrol dan pengelolaan sumber daya manusia di tubuh militer. Dalam konsep ideal, ada pemisahan tegas antara tugas pertahanan negara dan urusan keamanan dalam negeri, namun praktiknya di Indonesia, pembauran terjadi karena wilayah kekuasaan yang kerap tumpang tindih. Aditya Batara Gunawan menyoroti bahwa penentuan posisi penting di TNI tidak jarang terjebak antara standar meritokrasi dan logika kedekatan dengan elite politik.
“Inovasi karier dan distribusi jabatan dalam militer masih terpengaruh relasi personal dengan pejabat negara, menyebabkan profesionalisme kadang dikorbankan demi kepentingan kelompok tertentu,” jelas Aditya. Dalam situasi politik yang serba personalisasi, proses check and balance yang sehat menjadi terganggu karena perwira menyesuaikan loyalitas pada puncak kekuasaan.
Penentuan Panglima TNI yang mensyaratkan restu DPR sekilas merepresentasikan kontrol sipil. Tapi menurut Yudha Kurniawan, mekanisme ini justru membuka celah politisasi dan rentan dieksploitasi sebagai alat bargaining politik bagi partai atau aktor tertentu. “Bahkan di beberapa negara demokrasi maju seperti Inggris, penunjukan pimpinan tentara bisa dilakukan tanpa persetujuan legislatif, menandakan fleksibilitas sistem,” ungkap Yudha, menekankan bahwa setiap negara punya corak relasi sipil-militer yang khas.
Lebih dalam lagi, Beni Sukadis mengingatkan bahwa profesionalisme angkatan bersenjata bukan sekadar diukur dari aspek pemisahan institusi dengan kepolisian, melainkan juga dari tata kelola sistem karier yang berbasis prestasi. Menurutnya, ketidakseimbangan antara jumlah perwira dengan slot jabatan yang tersedia sudah menjadi masalah laten selama bertahun-tahun.
“Penyempitan peluang promosi dan banyaknya perwira tinggi yang menumpuk sering terjadi akibat struktur organisasi yang membengkak, minimnya kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta anggaran pertahanan yang belum memadai,” tegas Beni. Masalah-masalah ini kian kompleks ketika berkelindan dengan kebijakan perluasan peran TNI ke sektor non-militer — bukan hanya karena kebutuhan negara, tapi guna menampung surplus SDM militer.
Isu lain yang menarik adalah perdebatan soal tradisi rotasi matra Panglima TNI. Beni Sukadis menunjukkan contoh bahwa meski secara umum pergantian Panglima dilakukan secara bergiliran antar matra, kenyataannya kepentingan politik dan preferensi elite seringkali mengalahkan norma rotasi. Contoh peralihan kepemimpinan dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo membuktikan matra yang sama bisa saling menggantikan tergantung pada kalkulasi politik yang berlangsung di pusat.
Kondisi tersebut relevan dengan situasi politik terkini, saat kemunduran demokrasi (democratic backsliding) menjadi perhatian banyak kalangan. Relasi sipil-militer perlu dilihat sebagai dua sisi mata uang: menahan militer untuk tidak aktif dalam urusan pemerintahan sipil sekaligus mendesak agar kekuatan sipil tidak menyalahgunakan otoritas untuk menyeret militer masuk pusaran politik.
Upaya reformasi militer yang hanya mengedepankan legalitas tanpa pembenahan tata kelola karier dan pola birokrasi internal ibarat membangun rumah di atas pasir. Praktik negara-negara maju memberi bukti, pemberian ruang otonom pada militer dalam pengelolaan karier dapat menunjang profesionalisme sekaligus menjaga supremasi sipil. Sudah saatnya Indonesia melampaui debat permukaan dan mengadopsi tata kelola modern yang berpihak pada profesionalisme militer serta sehatnya kehidupan demokrasi.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
