Program Koperasi Merah Putih hadir sebagai respons pemerintah dalam memperkuat basis ekonomi desa di Indonesia. Momen peluncurannya bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi 2025, menandai babak baru penguatan ekonomi rakyat di pedesaan. Tidak lagi hanya sebatas retorika, inisiatif pemerintah melalui program ini diarahkan kepada terbentuknya jaringan koperasi yang tersebar secara merata agar aktivitas ekonomi desa semakin berdaya saing.
Di bawah skema tersebut, pemerintah merencanakan pembentukan lebih dari 80 ribu koperasi baru yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Ini setara hampir seluruh jumlah desa di tanah air. Statistik tahun 2025 menunjukkan 84.139 desa tersebar dari garis pesisir sampai ke pedalaman, menandai wilayah target program yang sangat luas.
Meskipun sistem koperasi bukan hal baru dalam sejarah Indonesia, jejaknya sudah hadir sejak abad ke-19. Salah satu tokoh pelopor, Raden Aria Wiraatmaja, menggagas koperasi simpan pinjam demi membebaskan rakyat dari jeratan rentenir. Kini, model koperasi tersebut justru terus berkembang dan menjadi bentuk yang paling banyak dijumpai di Indonesia, bahkan menurut Kementerian Koperasi pada 2023 jumlahnya mencapai hampir 19 ribu unit. Di sisi lain, koperasi konsumen berkembang lebih pesat dengan jumlah hampir 70 ribu unit.
Definisi koperasi dalam hukum Indonesia menegaskan posisinya sebagai organisasi ekonomi milik rakyat yang dijalankan secara kekeluargaan serta berwatak sosial. Struktur koperasi memadukan usaha bersama dan partisipasi demokratis, diharapkan dapat memperkuat solidaritas antaranggota.
Namun demikian, jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain proses pengembangan koperasi di Indonesia masih menemui berbagai tantangan. Studi dari beberapa peneliti memaparkan bahwa kemajuan koperasi lokal tertinggal dari negara seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat. Oleh karenanya, pembaruan hukum dan tata kelola menjadi usul kuat, antara lain melalui penguatan aspek identitas hukum, tata kelola partisipatif, mekanisme pendanaan yang adil, hingga penegakan sanksi yang jelas bagi pelanggaran.
Kritik juga datang atas potensi risiko dalam implementasi Koperasi Merah Putih. Penelitian CELIOS 2025 menunjukkan masih ada keraguan terkait penyimpangan, potensi kerugian negara, hingga risiko menurunnya inisiatif ekonomi warga lokal. Studi ini didasarkan atas survei seratusan pejabat desa, meramaikan diskursus publik perihal efektivitas program baru ini.
Di sisi yang lain, masyarakat banyak menaruh harapan pada koperasi desa sebagai alat kemajuan dan kesejahteraan. Survei Litbang Kompas pada 2025 membuktikan lebih dari 60 persen masyarakat menyatakan keyakinannya atas prospek program ini, walau hanya beberapa persen yang sangat yakin akan kesuksesannya.
Permasalahan utama saat ini terletak pada realisasi pembentukan koperasi yang belum sesuai dengan target awal. Dari rencana 80 ribu koperasi, sampai awal 2026 baru sekitar 26 ribu unit dalam tahap pembangunan. Pemerintah pun mencari cara mempercepat pelaksanaan, salah satunya dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjangkau desa-desa yang sulit diakses.
Langkah pelibatan TNI langsung menuai pro dan kontra. Ada yang menilai jaringan TNI hingga ke pelosok bisa mendorong akselerasi program, namun sejumlah pihak mempertanyakan relevansi penugasan ini dilihat dari sudut hukum dan operasional militer. Terkait hal ini, Pemerintah memastikan bahwa pelibatan TNI tetap berada dalam kendali otoritas sipil, dengan garis koordinasi tegas dari Presiden lewat Menteri Pertahanan.
Tidak hanya sampai di situ, ada pula perjanjian antara pemerintah dan Agrinas sebagai penanggung jawab teknis di lapangan serta penegasan kolaborasi pusat, daerah, dan TNI demi kelancaran Koperasi Merah Putih.
Strategi kolaboratif ini diharapkan memaksimalkan dampak program bagi masyarakat, dengan pengawasan menuju pelaksanaan yang transparan dan profesional. Berbagai saran dan kritik dipandang esensial untuk memastikan jalannya program tetap pada koridor yang diharapkan rakyat. Target utama, tentu saja, adalah menjadikan koperasi desa sebagai motor penggerak utama ekonomi rakyat dan simbol keberhasilan revitalisasi ekonomi nasional.
Sumber: Target 80 Ribu Koperasi Merah Putih Dan Peran TNI Jadi Sorotan, Mampukah Dongkrak Ekonomi Desa?
Sumber: Mengupas Target 80 Ribu Koperasi Merah Putih Dan Peran TNI, Jalan Panjang Mendorong Ekonomi Desa
