Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses pengembalian mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) ke rumah tahanan negara masih berjalan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pengalihan jenis penahanan itu diproses oleh lembaga antirasuah dan akan terus disampaikan ke publik sesuai perkembangan kasus dugaan korupsi kuota haji.
KPK Pastikan Proses Berjalan
Menurut Budi, status penahanan Yaqut memang tengah ditangani KPK dan bukan perkara yang berhenti di tengah jalan. Langkah ini menegaskan bahwa lembaga tersebut masih mengurus tahapan administratif dan teknis agar Yaqut kembali ditempatkan di rutan KPK setelah sebelumnya menjalani tahanan rumah.
Kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret nama Yaqut terus menjadi sorotan karena menyangkut proses hukum yang belum tuntas. Dalam situasi seperti ini, setiap perubahan status penahanan ikut memancing perhatian publik, terlebih karena posisi Yaqut sebagai mantan pejabat tinggi negara.
Desakan MAKI Agar Yaqut Kembali ke Sel
Di sisi lain, MAKI mendesak KPK agar mengembalikan Yaqut ke sel penjara. Organisasi tersebut menilai keberadaan Yaqut di luar sel dapat merusak sistem dan menimbulkan pertanyaan di tengah publik mengenai konsistensi penegakan hukum.
Desakan itu muncul seiring berkembangnya informasi dari lingkungan rutan. Sebelumnya, istri terdakwa dalam kasus dugaan korupsi, Silvia Rinita Harefa, menyebut Yaqut tidak terlihat di rumah tahanan negara dan juga tidak hadir saat pelaksanaan salat Idul Fitri. Informasi itu kemudian beredar di antara para tahanan dan memunculkan tanda tanya soal keberadaan Yaqut.
Setelah Tahanan Rumah, Kembali Diproses ke Rutan
Yaqut akhirnya diproses kembali ke rutan KPK setelah menyelesaikan masa tahanan rumahnya. Dengan perkembangan ini, KPK menegaskan bahwa proses hukum terhadap Yaqut masih berjalan dan setiap tahap penahanan tetap berada dalam pengawasan lembaga tersebut.
Kasus ini kini bukan hanya soal substansi dugaan korupsi kuota haji, tetapi juga soal bagaimana KPK mengelola penahanan terhadap sosok yang pernah memegang jabatan strategis di pemerintahan. Publik pun masih menunggu langkah lanjutan dari KPK terkait penempatan Yaqut di rutan negara.
