Perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menjadi topik hangat dalam perbincangan masyarakat. Aktivitasnya—menghadiri forum internasional, menjalin pertemuan bilateral, hingga menemui pemimpin negara lain—nyaris selalu mendapat sorotan media dan menimbulkan diskusi di ruang publik.
Respon yang muncul tidak selalu positif. Di dunia maya, tak jarang masyarakat bertanya-tanya: “Mengapa Presiden sering bepergian keluar negeri?” bahkan “Apa hasil konkret dari kunjungan itu?” Pandangan kritis tersebut tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa dampak dari diplomasi kerap kali sulit dirasakan langsung, berbeda dengan proyek infrastruktur atau bantuan sosial yang kasat mata.
Namun, justru dalam situasi seperti sekarang—ketika peta geopolitik global penuh ketidakpastian—keterlibatan aktif di level internasional menjadi kunci untuk mempertahankan kepentingan nasional. Dalam masa pemerintahannya, Presiden Prabowo sudah puluhan kali melakukan perjalanan luar negeri. Hal ini menandakan posisi Indonesia yang ingin lebih berperan sebagai aktor global yang proaktif.
Isu tersebut diangkat dalam diskusi IR Youth Talks yang digelar Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Diskusi itu memperlihatkan bahwa meskipun intensitas diplomasi meningkat, masyarakat sering kali tidak memperoleh penjelasan komprehensif tentang tujuan strategis di balik tiap aktivitas luar negeri.
Anggy Pasaribu, seorang jurnalis dan pendiri Story of Anggy yang bertindak sebagai moderator dalam diskusi, menilai bahwa kesenjangan informasi inilah yang memicu banyaknya pertanyaan di masyarakat. Publik pada dasarnya menyadari posisi Indonesia yang makin aktif, namun sering kebingungan memahami apa implikasinya terhadap mereka.
Dia menyampaikan bahwa saat ini dunia berada dalam kondisi penuh rivalitas. Amerika Serikat dan Tiongkok bersaing secara terbuka, konflik Rusia-Ukraina belum tuntas, dan ketegangan di Timur Tengah turut mengguncang ekonomi internasional. Semua itu bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Indonesia—mulai dari naiknya harga energi, gangguan rantai pasok, hingga perubahan di pasar tenaga kerja.
Dalam pemaparannya, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menegaskan bahwa negara seperti Indonesia, yang masuk kelompok berkembang, berada dalam posisi yang rentan akan guncangan global. Oleh karena itu, menjaga komunikasi dan kerja sama dengan banyak pihak adalah keharusan. Ia menekankan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia tetap memegang prinsip bebas-aktif, tapi sekarang lebih fleksibel menyesuaikan dinamika global yang bergerak cepat.
Dalam teori hubungan internasional, strategi seperti ini dikenal sebagai hedging—mencari keseimbangan dengan membangun relasi ke berbagai blok kekuatan tanpa harus terjebak pada salah satu poros. Broto Wardoyo, Ketua Departemen HI UI, menyebut bahwa Indonesia bahkan menerapkan pendekatan resilience-based hedging, di mana fleksibilitas eksternal diperkuat pula dengan peningkatan kapasitas dalam negeri supaya tahan banting terhadap guncangan global.
Keterlibatan Indonesia dalam forum semacam G20, ASEAN, dan BRICS sebetulnya bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan bagian dari upaya menjaga ruang gerak nasional di tengah persaingan dunia yang makin tajam. Akan tetapi, sering kali penjelasan detail mengenai strategi tersebut kurang sampai ke masyarakat. Media hanya menampilkan sepotongan aktivitas, seperti foto seremoni atau agenda kunjungan, sementara sisi strategis jarang diulas mendalam.
Anggy melihat bahwa masalah utamanya bukan pada ketiadaan strategi, melainkan komunikasi yang berhenti di lingkaran elite, sehingga narasi diplomasi terasa jauh dari logika keseharian masyarakat. Di masa kini, peran narasi sangat krusial. Opini yang sederhana, lugas, dan emosional sangat mudah viral di media sosial. Jika pemerintah tidak mampu mengartikulasikan strategi luar negeri dalam bahasa yang mudah dipahami publik, maka persepsi yang keliru akan mudah terbentuk.
Hal serupa berlaku pada platform digital. Kehadiran negara secara daring tidak cukup hanya ramai, tetapi juga harus membawa substansi dan edukasi. Mengandalkan pendukung online saja tanpa mengedepankan transparansi bisa memperlebar polarisasi, bukan memberikan pemahaman yang utuh.
Dengan demikian, salah satu tantangan besar diplomasi saat ini adalah menghubungkan strategi besar negara dengan kebutuhan pemahaman masyarakat. Pemerintah perlu menghadirkan juru bicara yang mampu menjelaskan kebijakan luar negeri secara konkret—mengapa Indonesia harus aktif di panggung dunia dan bagaimana itu berdampak pada ekonomi, investasi, ketahanan, serta stabilitas kehidupan sehari-hari.
Di era persaingan global yang makin tajam, upaya menjaga posisi Indonesia di kancah internasional tidak bisa cuma berorientasi keluar; kemampuan menjelaskan tujuan dan dampak diplomasi buat masyarakat juga tak kalah penting. Diplomasi yang sukses bukan hanya membawa nama baik bangsa, tapi juga membangun dukungan serta pemahaman publik di dalam negeri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
