Kasus Keracunan hingga Anggaran Jumbo: Tuntutan DPR untuk BGN
Pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan tekanan baru agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi berjalan dengan masalah yang sama berulang kali. Setelah pencopotan Dadan Hindayana, DPR menilai momentum ini seharusnya dipakai untuk membenahi kelemahan mendasar yang selama ini mencoreng pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut.
DPR Minta Pembenahan Menyeluruh
Mengutip pernyataan Anggota Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, jajaran BGN yang baru diharapkan segera bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh. Menurut dia, pergantian pucuk pimpinan tidak boleh berhenti pada perubahan nama, tetapi harus diikuti pembenahan nyata di lapangan.
Yahya menyoroti tiga persoalan utama yang dinilai paling mendesak. Pertama, kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat. Kedua, tata kelola serta pengawasan program. Ketiga, transparansi penggunaan anggaran yang nilainya sangat besar. Tiga hal ini, kata dia, menjadi titik rawan yang harus segera dibereskan jika MBG ingin berjalan lebih baik.
Keracunan Makanan Jadi Alarm Keras
Dalam beberapa bulan terakhir, kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap penyediaan makanan masih belum kuat. Situasi ini memperlihatkan adanya celah dalam rantai pelaksanaan program, mulai dari pengadaan hingga distribusi makanan kepada para penerima manfaat.
Karena itu, kualitas makanan dan keamanan pangan disebut harus ditempatkan sebagai prioritas paling awal. Bagi DPR, program sebesar MBG tidak cukup hanya berjalan secara administratif, tetapi juga wajib menjamin bahwa makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman dikonsumsi. Tanpa itu, tujuan utama program justru bisa berubah menjadi sumber persoalan baru.
Anggaran Ratusan Triliun Harus Terbuka
Selain soal keamanan pangan, penggunaan anggaran juga ikut disorot. Dengan dana yang mencapai ratusan triliun rupiah, BGN dinilai perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana mekanisme distribusi, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran dijalankan. Transparansi dianggap penting bukan hanya untuk akuntabilitas, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis nasional ini.
Yahya menilai koordinasi antarlembaga juga harus diperkuat agar pelaksanaan program tidak timpang di daerah. Perbaikan tata kelola menjadi kunci agar MBG bisa berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya kuat di pusat tetapi lemah saat sampai ke lapangan.
Langkah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dan merombak kepemimpinan BGN dipandang sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan program prioritas tersebut. DPR berharap restrukturisasi ini tidak sekadar menjadi pergantian formal, melainkan benar-benar menjadi titik balik bagi perbaikan Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh.
