Kantor Bea Cukai Jakarta Memusnahkan Barang Kena Cukai Ilegal Senilai Rp20,18 Miliar
Pada periode 2025 hingga Juli 2026, Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta melakukan pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) berupa barang kena cukai (BKC) ilegal senilai Rp20,18 miliar. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan fungsi community protector untuk melindungi masyarakat dari bahaya barang ilegal.
Penindakan dan Kerugian Negara
Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi, menyatakan bahwa pemusnahan tersebut merupakan bagian dari komitmen aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Dari penindakan ini, potensi kerugian negara yang diselamatkan diperkirakan mencapai Rp11,81 miliar.
Barang yang dimusnahkan terdiri dari 12.979.847 batang dan 28.263,7 gram hasil tembakau ilegal, serta 1.506 botol atau 901,93 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Keseluruhan barang bukti ini telah disita dan ditetapkan sebagai BMMN melalui Keputusan BMMN.
Kolaborasi Lintas Instansi
Proses penindakan ini melibatkan berbagai instansi, seperti Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Polisi Militer Kodam Jayakarta, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Selain pemusnahan fisik, beberapa perkara penindakan diselesaikan melalui mekanisme hukum ultimum remedium yang berhasil memulihkan penerimaan negara sebesar Rp1,09 miliar.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, mencatat bahwa penindakan terhadap peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai mencapai 1,2 miliar batang sepanjang Januari hingga Juli 2026. Hal ini menunjukkan peningkatan hampir 100 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Ancaman Potensial dan Kerugian Negara
Maraknya peredaran produk tembakau ilegal dapat berpotensi menekan penerimaan negara secara signifikan. Estimasi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bersama APINDO menunjukkan bahwa kerugian negara akibat rokok ilegal mencapai Rp15 triliun per tahun. Praktik ilegal ini menyebabkan hilangnya Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau yang merupakan sumber pendapatan resmi negara.





