Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Maros mencatat realisasi anggaran 75,26 persen hingga Oktober 2026. Capaian itu menempatkan Maros sebagai satuan kerja dengan penyerapan anggaran tertinggi di antara Kemenhaj kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Selain unggul dalam realisasi anggaran, Kemenhaj Maros juga disebut mencatat partisipasi layanan jemaah haji tertinggi pada tingkat kabupaten/kota se-Sulsel. Prestasi tersebut tercantum dalam rilis terbaru Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenhaj Sulsel.
Data itu disampaikan dalam rapat evaluasi anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Triwulan III Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kanwil Kemenhaj Sulsel secara daring pada Rabu (21/10/2026). Dalam evaluasi tersebut, rata-rata realisasi anggaran satuan kerja Kemenhaj di Sulsel tercatat 53,89 persen. Adapun realisasi anggaran Kanwil Kemenhaj Sulsel berada di angka 49,85 persen.
Maros membidik realisasi 95 persen
Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Maros Ahmad Ihyadin menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
“Keberhasilan ini atas rida Allah SWT, dibarengi dengan ikhtiar kuat, mulai dari petunjuk dan arahan Kakanwil Kemenhaj Sulsel, Bapak H Ikbal Ismail, Kabag TU, serta para kabid,” kata Ahmad.
Ia menambahkan, pencapaian itu tidak terlepas dari kontribusi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenhaj Kabupaten Maros. Meski berada di posisi teratas, Ahmad meminta jajarannya tidak berpuas diri. Kemenhaj Maros menargetkan realisasi anggaran dapat mencapai 95 persen pada November 2026.
“Kami berharap capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus memperbaiki kinerja, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta memastikan pelayanan kepada jemaah haji dan masyarakat berjalan semakin baik,” ujarnya.
Ahmad juga menilai capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk memperkuat pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. “Keberhasilan ini juga menjadi warning bagi Kemenhaj Maros untuk selalu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada seluruh jemaah haji Kabupaten Maros pada khususnya, serta masyarakat Kabupaten Maros pada umumnya,” jelasnya.
Administrasi dan revisi anggaran dipercepat
Dalam rapat evaluasi, seluruh satuan kerja Kemenhaj di Sulsel diminta mempercepat penyerapan anggaran hingga 80-85 persen sebelum anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) diturunkan. Penyelesaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) menjadi salah satu perhatian utama.
Dokumen kegiatan operasional dan perjalanan dinas yang telah selesai diminta segera diproses agar pencatatan realisasi anggaran tidak tertunda. Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara juga diminta tidak menunda pengajuan dokumen pertanggungjawaban maupun input berkas ke dalam sistem akuntansi.
Kemenhaj Maros melaporkan administrasi kegiatan operasional dan perjalanan dinas, termasuk dokumen pertanggungjawabannya, telah diselesaikan tepat waktu. Satuan kerja tersebut juga menyatakan telah menuntaskan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebelum batas waktu 23 Oktober 2026.
Evaluasi turut membahas kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia pengelola keuangan serta ketidaksesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan riil. Satuan kerja diminta mengoptimalkan anggaran yang tidak dapat digunakan melalui revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sesuai ketentuan.
Kanwil Kemenhaj Sulsel menjadwalkan bimbingan teknis pengelolaan keuangan secara tatap muka pada Jumat (23/10/2026). Kegiatan itu diharapkan membantu satuan kerja memetakan akun belanja dan memperlancar pencairan anggaran.
Ahmad mengatakan Kemenhaj Maros juga akan memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maros serta para pemangku kepentingan perhajian. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) 2027 akan diarahkan pada kebutuhan riil di lapangan agar pemanfaatan anggaran lebih optimal.
“Kami akan terus membangun dan meningkatkan komunikasi, koordinasi, serta konsultasi yang baik, efektif, dan efisien dengan Bapak Bupati Maros, Wakil Bupati Maros beserta jajarannya, dan seluruh pemangku kepentingan perhajian di Kabupaten Maros,” tuturnya.





