Lisda Hendrajoni Apresiasi Subsidi, Pelunasan Haji Rp23,05 Juta

by -34 Views

Beban pelunasan biaya haji bagi calon jemaah Indonesia pada musim haji 1448 H/2027 M ditetapkan sekitar Rp23,05 juta per orang. Angka itu diperoleh setelah rata-rata pelunasan Bipih sebesar Rp26.248.825 dikurangi subsidi pemerintah senilai Rp3,2 juta.

Kesepakatan biaya haji 2027

Besaran tersebut menjadi bagian dari kesepakatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M yang disetujui Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah dalam rapat Panitia Kerja (Panja), Rabu (7/10/2026).

Berdasarkan kesimpulan rapat, rata-rata BPIH ditetapkan sebesar Rp84.981.581,58 per jemaah. Adapun rata-rata Bipih, yakni komponen biaya yang menjadi tanggungan jemaah, berada pada angka Rp54.648.825 per jemaah.

Namun, angka Bipih tersebut bukan seluruh nominal yang harus dibayarkan saat pelunasan. Setelah memperhitungkan setoran awal Rp25 juta dan saldo nilai manfaat pada rekening virtual masing-masing jemaah, rata-rata kewajiban pelunasan berada di angka Rp26.248.825. Dengan subsidi pemerintah Rp3,2 juta, jumlah yang perlu dilunasi turun menjadi sekitar Rp23.048.825 atau Rp23,05 juta per jemaah.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, menyambut positif keputusan tersebut. Ia menilai subsidi itu memberikan keringanan langsung bagi calon jemaah yang telah menunggu kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

“Alhamdulillah, ini menjadi kabar baik bagi calon jemaah haji kita. Dengan subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta, beban pelunasan yang sebelumnya berada pada kisaran Rp26,24 juta menjadi sekitar Rp23,05 juta. Tentu ini sangat membantu dan meringankan jemaah,” kata Lisda pada Rabu (7/10/2026).

Lisda juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kebijakan subsidi tersebut. Menurut dia, keputusan itu mencerminkan perhatian pemerintah bersama DPR dalam merumuskan biaya penyelenggaraan haji yang lebih terjangkau tanpa mengurangi mutu layanan.

Standar layanan tetap menjadi perhatian

Lisda mengingatkan, penurunan beban biaya tidak boleh diikuti penurunan kualitas pelayanan. Ia menyebut sejumlah aspek yang harus tetap dijaga, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, hingga perlindungan bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.

“Biaya boleh turun dan beban jemaah semakin ringan, tetapi pelayanan tidak boleh ikut turun. Kita justru ingin pelayanan semakin baik, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan hingga perlindungan terhadap jemaah lansia dan penyandang disabilitas,” tegasnya.

Untuk penyelenggaraan haji 2027, kuota Indonesia ditetapkan sebanyak 221.000 jemaah. Jumlah itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

Kesepakatan Panja juga memuat ketentuan mengenai pemondokan di Arab Saudi. Akomodasi jemaah di Makkah ditetapkan berjarak maksimal 4,5 kilometer dari Masjidil Haram, dengan waktu tempuh menggunakan bus paling lama 30 menit. Di Madinah, jarak pemondokan dari Masjid Nabawi maksimal satu kilometer.

Pemerintah juga diminta memastikan tersedianya konsumsi bercita rasa Nusantara, transportasi yang layak, pelayanan kesehatan, serta fasilitas dan perlindungan yang memadai bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas.

Komisi VIII DPR RI, kata Lisda, akan mengawasi persiapan penyelenggaraan haji 2027 agar keringanan biaya benar-benar dirasakan jemaah. “Target kita bukan hanya biaya yang semakin terjangkau. Yang paling penting adalah jemaah mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman dan profesional sehingga dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan khusyuk dan kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat,” ujarnya.

Source link