Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan jenjang minimal SMA atau sederajat. Namun, temuan tersebut tidak berujung pada pembatalan atau diskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.
Pertimbangan itu disampaikan dalam sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Gibran di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026). Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo.
Dokumen hanya membuktikan kehadiran
Perkara bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut diajukan oleh 12 pemohon, yakni Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, drg Moeryono, HM Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing.
Dalam pembacaan pertimbangan, hakim konstitusi Arsul Sani menyoroti dokumen certificate of attendance yang digunakan sebagai salah satu dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dari luar negeri.
Menurut Arsul, dokumen tersebut tidak menerangkan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Isi dokumen, kata dia, hanya menunjukkan kehadiran dalam kegiatan pembelajaran atau perkuliahan.
“Certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan,” kata Arsul.
Atas dasar itu, MK menyatakan tidak memperoleh bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri Gibran yang dapat digunakan untuk penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Gugatan tidak dapat diterima
Meski menyampaikan penilaian tersebut, MK tidak menerima permohonan para pemohon. Mereka dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.
Persoalan itu berdampak langsung pada amar putusan. Karena para pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum, MK tidak dapat mengabulkan permintaan untuk membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari posisi wakil presiden.
Hakim konstitusi Adies Kadir menjelaskan, persoalan mengenai keabsahan dan terpenuhinya syarat calon presiden maupun calon wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar.
“Sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri … Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden,” ujar Adies.
Putusan tersebut menempatkan dua hal dalam satu perkara: MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah luar negeri Gibran yang setara dengan pendidikan minimal SMA, tetapi pada saat yang sama tidak menjatuhkan pembatalan atau diskualifikasi karena persoalan kedudukan hukum pemohon dan kewenangan lembaga.





