Minggu, 3 Desember 2023 – 23:34 WIB
Jakarta – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IMM, menanggapi 9 isu permasalahan kebangsaan dalam forum Tanwir. Salah satunya adalah pemilu 2024 yang saat ini sedang berlangsung hingga 14 Februari 2024.
Tanwir IMM diselenggarakan pada 1-3 Desember 2023. Abdul Musawir Yahya selaku Ketua Umum DPP IMM, mengatakan bahwa 9 isu kebangsaan tersebut harus direspons sebagai pertanggungjawaban intelektual.
“Pemecahan sembilan permasalahan bangsa ini menjadi syarat untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, semua elemen bangsa harus bekerja sama menangani masalah-masalah tersebut jika ingin memajukan Indonesia,” kata Abdul Musawir, Minggu 3 Desember 2023.
Sembilan poin tersebut mencakup isu korupsi, pendidikan, kesenjangan sosial dan ekonomi, masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, Pemilu 2024, krisis lingkungan, masalah generasi muda, masalah hukum dan keagamaan.
Pertama, IMM mengkritik korupsi yang terjadi di Indonesia karena masalah integritas dan intervensi politik. IMM melihat adanya tendensi tebang pilih dan menargetkan lawan politik. Pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan penegakan keadilan oleh pemerintah.
Kedua, masalah pendidikan nasional juga dikritisi karena dianggap menjadi penyebab utama turunnya kualitas manusia Indonesia. IMM melihat bahwa masalah pendidikan harus segera diselesaikan, baik secara sistemik maupun teknis.
Ketiga, masalah kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia muncul karena adanya kemerosotan kualitas pendidikan, minimnya akses sumber daya, kebijakan ekonomi yang tidak merata, dan kekuasaan oligarki. Solusinya adalah memastikan akses sumber daya merata, membangun kebijakan yang adil, dan meningkatkan kualitas pendidikan yang mendukung perbaikan ekonomi.
Keempat, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh banyaknya kasus pelecehan seksual, pernikahan dini, ketidakpastian nasib pekerja formal dan informal, serta minimnya keterwakilan perempuan dalam politik.
Kelima, tentang Pemilu 2024, masih muncul praktik fitnah, adu domba, dan narasi kebencian. IMM mendorong para kontestan, partai politik, dan kekuatan sosial lainnya untuk memberikan pendidikan politik dan menjadi teladan bagi elit politik dengan menekankan praktik politik yang luhur dan berkeadaban.
Keenam, masalah lingkungan terkait dengan deforestasi, polusi udara, pencemaran air, penyebaran sampah plastik, kerusakan terumbu karang, buruknya pengelolaan limbah, dan masalah lainnya. IMM mendorong kebijakan publik yang menekankan kelestarian alam semesta.
Ketujuh, masalah generasi muda masih belum mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan yang maksimal. Menurut IMM, generasi muda rentan terpinggirkan, terutama dari segi sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Tanwir menyepakati perlunya menyelesaikan masalah ini dengan upaya membangun kedaulatan generasi muda Indonesia.
Kedelapan, IMM mengkritik reduksi nilai-nilai agama yang luhur menjadi kepentingan sesaat, yang menyebabkan intoleransi, sektarianisme, ideologi radikal, dan politisasi agama.
Kesembilan, IMM menekankan perlunya menempatkan hukum sebagai panglima dalam menangani semua persoalan kebangsaan. Negara dianggap wajib menjamin rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Saya berpesan agar seluruh internal IMM juga dapat mengimplementasikan sikap IMM ini di tingkat DPD, Cabang, Korkom hingga komisariat. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Abdul Musawir.