Jakarta – Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019, Bambang Brodjonegoro mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan mimpi presiden Indonesia terdahulu yang kini diwujudkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia bercerita, dahulu Presiden Soekarno ingin memindahkan ibu kota ke Palangkaraya.
Kemudian Presiden Soeharto berencana memindahkan pusat pemerintahan ke Jonggol. Kepala negara di Republik Indonesia sama-sama memiliki cita-cita memindahkan Ibu Kota.
“Dahulu kedua ide tersebut tidak pernah terealisasi meski ada rumor dan pergerakan seperti spekulasi tanah dan sebagainya. Ketika saya menjadi menteri Bappenas pada tahun 2017, saya baru mengetahui bahwa ide memindahkan ibu kota sudah disampaikan oleh Pak Jokowi ke para pendahulunya, termasuk Pak Andrinof,” ungkap Bambang.
Bambang mengatakan, Bappenas kemudian melakukan riset di Kalimantan dengan mempertimbangkan tiga provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sebelum akhirnya dipilih Kalimantan Tengah sebagai IKN baru.
“Dan setelah membandingkan tiga provinsi tersebut, akhirnya lokasi yang dipilih sekarang adalah di Penajam dan diperluas menjadi sebagian Kutai,” kata Bambang.
Kalimantan dipilih Jokowi berdasarkan riset Bappenas dari pertimbangan risiko bencana alam di mana Kalimantan memiliki risiko bencana alam yang paling kecil. Hal ini terutama berkaitan dengan gempa, tsunami, dan erupsi vulkanik. Selain itu, Kalimantan berada di Indonesia tengah.
IKN juga diharapkan dapat mengurangi disparitas antara pulau Jawa dan luar Jawa. Berdasarkan data yang dimilikinya, Bambang mengatakan sebesar 80% perekonomian Indonesia terpusat di Jawa, Sumatra, dan Bali. Sisanya seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan lainnya hanya menyumbang 20% perekonomian negara.
“Tugas kita adalah bagaimana IKN dapat membantu meningkatkan perekonomian 20% itu. Dalam skenario 2045, jika sekarang Indonesia bagian barat dan timur adalah 80-20, target pada tahun 2045 adalah 75-25. Mungkin kelihatan masih timpang, tapi kita berusaha mengurangi ketimpangan. IKN bisa menjadi salah satu pendorong upaya porsi ekonomi Indonesia timur naik dari 20% ke 25% pada tahun 2045,” kata Bambang.
