Jumat, 29 Desember 2023 – 18:28 WIB
Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Azwar Anas Abdullah melaporkan perkembangan digitalisasi birokrasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) prioritas kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 29 Desember 2023.
Menurut dia, aplikasi ini menjadi lompatan baru bagi Indonesia untuk memasuki sistem pemerintahan berbasis digital. Dari sisi pondasi kebijakan dan tata kelolanya, kata dia, sudah ada tim koordinasi dan tim arsitektur SPBE.
“Kita sudah ada pondasi kebijakannya, sejak 2018 ada Perpres SPBE, punya Perpres tentang arsitektur SPBE, ada Perpres satu data Indonesia dan UU Perlindungan Data Pribadi,” kata Azwar Anas.
Namun, ia tidak menampik ada kendala karena susahnya untuk meng-interoperabilitas layanan pemerintahan yang ada di kementerian dan lembaga. Makanya, kata dia, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan digitalisasi.
“Di mana di dalamnya ada govtech, isinya apa? Memperkuat tata kelola melalui keterlibatan kementerian koordinator. Jadi para menko diperintahkan untuk memaksa dalam tanda kutip, kepada kementerian/lembaga untuk mengikuti arsitektur SPBE, termasuk mendorong portal layanan satu layanan di setiap kementerian/lembaga,” ujarnya.
Adapun, Azwar Anas mengungkapkan fokus dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik ini pada layanan prioritas, di antaranya pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, identitas kependudukan digital, transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, portal pelayanan publik, satu data Indonesia dan layanan kepolisian.
“Perpres ini isinya membangun kemampuan untuk implementasi di govtech dan fokus integrasi layanan. Tentu, tidak semua akan segera tercapai. Menurutnya, yang menjadi fokus sembilan layanan prioritas yaitu identitas digital pasar, platform pertukaran data, portal administrasi pemerintahan, digital payment atau pembayaran digital, pelayanan publik portal satu data, SIM online, bantuan sosial di Kementerian Sosial, kesehatan di Kementerian Kesehatan, dan pendidikan di Kementerian Pendidikan.
“Kalau 9 layanan sudah didigitalkan, ini dampaknya akan sangat besar sekali. Ke depan akan disatukan sehingga tidak lagi bertumpuk. Selama ini Pemda punya aplikasi, kementerian ABCD punya aplikasi, sehingga izin yang dikerjakan atau urusan sesuatu sangat banyak,” pungkasnya.
Sementara, Azwar Anas menjelaskan identitas digital dasar ini seperti KTP. Menurut dia, Presiden Jokowi berharap ke depan tidak ada lagi yang mencetak KTP dengan adanya identitas digital dasar tersebut.
“Targetnya ke depan dari Pak Presiden tak ada lagi cetak-cetak KTP semua, cukup pakai IKD yang nanti akan bisa dibawa HP masing-masing. Bagi masyarakat yang belum punya HP tetap KTP cetak bisa digunakan,” bebernya.
Selanjutnya, terkait platform pertukaran data, data exchange karena selama ini setiap kementerian/lembaga kaya data namun tak bertukar, maka manfaatnya belum optimal untuk masyarakat.
“Terkait digital payment atau pembayaran digital, sekarang sudah jalan dan hampir semua di pemerintahan pusat dan daerah sudah pakai digital, jarang yang pakai cash,” katanya lagi.
Kemudian, Azwar Anas menambahkan Presiden Jokowi meminta portal layanan tidak lagi sektoral per kementerian tapi berdasarkan kebutuhan. Di Estoania, lanjutnya, langsung bagaimana cara melahirkan dan lainnya itu langsung ke urusan masing-masing tidak lagi ke sektoral.
“Ini nanti akan dilakukan Rapat Kabinet Paripurna oleh Bapak Presiden. Soal portal administrasi pemerintahan itu nanti sistem keuangan, sistem pemerintahan tidak lagi banyak,” pungkasnya.
Halaman Selanjutnya “Perpres ini isinya membangun kemampuan untuk implementasi di govtech dan fokus integrasi layanan. Tentu, tidak semua akan segera tercapai.
