Reformasi Intelijen Indonesia: Urgensi dan Tantangan
Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam keamanan negara, Badan Intelijen Negara (BIN) perlu terus melakukan reformasi untuk dapat menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Dengan dinamika keamanan yang terus berubah baik di tingkat global, regional, maupun nasional, Reformasi Intelijen Indonesia menjadi semakin penting.
Baru-baru ini, Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie Jakarta menggelar diskusi tentang “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen”. Diskusi ini diselenggarakan pada 19 Maret 2025 di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pakar dan akademisi yang membahas isu reformasi intelijen, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi, maupun mekanisme pengawasan.
Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan dalam tata kelola intelijen. “Tantangan utama dalam pengawasan intelijen adalah keberadaan Tim Pengawas Intelijen yang masih bersifat politis. Perlu pemikiran untuk model pengawasan yang lebih memadai,” ujar Aditya.
Saat ini, mekanisme pengawasan terhadap BIN diatur dalam UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Namun, efektivitas pengawasan oleh Tim Pengawas dinilai masih kurang optimal. Aditya berpendapat bahwa Tim Pengawas harus dapat memberikan laporan evaluasi yang menjadi pertanggungjawaban terhadap publik dan negara.
Reformasi Intelijen Indonesia perlu meningkatkan akuntabilitas pengawasan, seperti yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra. Prinsip akuntabilitas harus dijunjung tinggi dalam rangka kontrol demokratis. Rizal menekankan bahwa Tim Pengawas harus memiliki kewenangan penyidikan serta menyusun identifikasi ancaman agar BIN dapat lebih efektif dalam menghadapi ancaman nasional.
Dalam perkembangan kelembagaan BIN, mantan Gubernur STIN, Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason, menilai bahwa BIN telah mengalami perkembangan signifikan di bawah kepemimpinan Budi Gunawan. BIN telah semakin akademis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis dengan penambahan beberapa kedeputian baru seperti Intelijen Siber dan Intelijen Pengamanan Aparatur.
Tantangan teknologi juga menjadi fokus dalam reformasi intelijen Indonesia. Penggunaan teknologi intelijen yang bukan buatan dalam negeri dapat menimbulkan risiko kerawanan. Ancaman siber juga menjadi tantangan utama dalam menghadapi intelijen modern.
Dengan begitu, Reformasi Intelijen Indonesia perlu terus didorong, terutama dalam aspek pengawasan yang akuntabel, pengelolaan sumber daya manusia yang profesional, dan peningkatan teknologi intelijen yang mandiri. Masyarakat, pemerintah, dan akademisi memiliki peran penting dalam mendorong Reformasi Intelijen Indonesia yang adaptif dan demokratis.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Pakar Soroti Efektivitas Pengawasan BIN
Sumber: Pakar Soroti Efektivitas Tim Pengawas Intelijen
