Pemerintah Kabupaten Maros meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia sebagai Pemerintah Daerah dengan nilai Monitoring, Controling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2024 kategori terjaga. Penghargaan tersebut secara resmi diterima oleh Bupati Maros, Chaidir Syam, yang hadir bersama sejumlah Kepala Daerah dan Gubernur Sulawesi Selatan di kantor pusat Edukasi KPK di Jakarta pada Kamis lalu.
Chaidir Syam mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas keseriusan pemerintah Kabupaten Maros dalam menjaga integritas serta meningkatkan tata kelola pemerintahan. Ia menyoroti bahwa adanya kolaborasi antara KPK, Kemendagri, dan BPKP dalam program MCSP bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah.
Program MCSP berperan sebagai alat pemantauan yang memungkinkan untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi dalam setiap aspek perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah, dengan pelaporan yang dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Fokus pemantauan program ini meliputi berbagai area, mulai dari perencanaan anggaran hingga pengelolaan barang milik daerah.
Chaidir berharap bahwa prestasi ini dapat terus ditingkatkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, dengan mengjadikan indikator MCSP sebagai pedoman utama dalam pengambilan kebijakan serta pelayanan publik. Dukungan tidak hanya diperlukan dari pemerintah, namun juga dari seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Maros yang jujur dan terbuka.
Penghargaan MCSP 2024 ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Maros dalam memberantas korupsi serta memperkuat sistem pemerintahan yang akuntabel, sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Semoga penghargaan ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya.
