Presiden Prabowo Subianto telah melakukan sejumlah misi diplomatik ke berbagai negara yang menghasilkan dampak positif, menurut Kantor Komunikasi Presiden (PCO). Ini termasuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan komitmen investasi signifikan dari beberapa negara mitra. Senior Expert di PCO, Philips J. Vermonte, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sejak Presiden Prabowo menjabat, sudah ada 71 MoU dengan 13 negara yang berhasil disepakati, beserta komitmen investasi hampir mencapai IDR 800 triliun dari empat negara. “Ini tentang membuka akses ke pasar yang mungkin tidak secara tradisional menjadi target dari diplomasi ekonomi Indonesia,” kata Philips dalam diskusi publik yang berjudul “Hasil Misi Diplomatik Presiden Prabowo di Panggung Global” yang diselenggarakan oleh Dewan Pusat Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air (GEMPITA) di Retro Café, Beltway Office Park di Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, Philips mengutip masuknya Indonesia ke organisasi internasional BRICS sebagai contoh strategi ekspansi pasar. Dia mencatat bahwa keputusan untuk bergabung dengan BRICS adalah langkah strategis di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat, yang telah menyempitkan ruang bagi diplomasi internasional dan keterlibatan ekonomi. Philips juga menolak klaim bahwa akses Indonesia ke BRICS mencerminkan sikap anti-Barat atau anti-Amerika. “Itu tidak benar,” katanya, menjelaskan bahwa BRICS termasuk tiga ekonomi besar yang sentral dalam hubungan ekonomi dan diplomasi global: Rusia, China, dan India. Dia mengulang sikap Indonesia yang konsisten tidak berpihak. “Sangat wajar bagi kita untuk terlibat dalam forum multilateral di mana kita dapat memperkuat hubungan dengan kekuatan global utama-tidak ada yang dapat diabaikan dalam lanskap geopolitik saat ini.”
Dia juga menunjukkan pencapaian diplomatik nyata, termasuk penurunan tarif impor AS yang signifikan untuk barang-barang Indonesia-dari 32% menjadi 19%. “Fakta bahwa Presiden Prabowo dapat menyelesaikan kesepakatan dengan Presiden Trump setelah proses perundingan yang ketat menunjukkan bahwa keanggotaan kami di BRICS bukan ancaman bagi Amerika Serikat,” tegasnya.
Meskipun demikian, pada acara yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyatakan bahwa Indonesia terus mendorong untuk penurunan lebih lanjut. “Kita masih punya dua minggu, dan diskusi masih berlangsung,” katanya. Dia juga mencatat bahwa saat ini Indonesia memiliki tarif terendah di ASEAN, yaitu 19%. “Kita adalah yang terendah di antara negara-negara ASEAN-masih berada pada 19%,” tegasnya.
Wakil Menteri Havas mendesak masyarakat untuk tidak berlebihan atau membesar-besarkan masalah tersebut. Dia mengingatkan pendengar bahwa keputusan dalam diplomasi perdagangan didorong oleh kepentingan nasional, bukan emosi. “Kebijakan luar negeri tidak didorong oleh iri hati atau rasa sakit hati. Ini tentang kepentingan nasional. Tolong, lihat data sebelum membuat kesimpulan. Jangan terjebak dalam asumsi,” tutupnya.
