Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada hari Senin, 21 Juli 2025. Inisiatif ini merupakan bagian dari Asta Cita keenam Presiden, yang bertujuan untuk merevitalisasi ekonomi lokal dan menginisiasi pengentasan kemiskinan dari tingkat desa.
Menurut Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Presiden, Kopdes Merah Putih adalah salah satu dari tiga strategi inti, yang disebut sebagai “trisula pengentasan kemiskinan”, yang diperkenalkan dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Trisula ini telah diluncurkan sepanjang bulan Juli 2025.
“Tusukan pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah pendidikan, dan yang ketiga adalah pembangunan sosial-ekonomi,” ungkap Hasan pada hari Minggu (20 Juli).
Masing-masing elemen dari trisula tersebut diwakili oleh program pemerintah konkret: Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih. Ketiga inisiatif ini menegaskan komitmen pemerintahan dalam memberikan peningkatan kesejahteraan yang nyata dan dapat diukur — di luar gestur seremonial.
Program Kopdes Merah Putih diluncurkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang mulai berlaku pada 27 Maret 2025.
Program ini bertujuan untuk membangun ekonomi nasional dari level desa ke atas, dengan tujuan mengurangi kesenjangan dan memerdekakan masyarakat dari kemiskinan. Tiga belas kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam implementasinya, bersama-sama dengan gubernur, walikota, bupati, dan kepala desa di seluruh Indonesia.
Kemiskinan, catatan program, adalah akar penyebab dari keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan penting, seperti pendidikan berkualitas, perawatan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, hingga September 2024, 24,06 juta penduduk Indonesia (atau 8,57% dari populasi) hidup dalam kemiskinan, dengan 3,17 juta dinyatakan mengalami kemiskinan ekstrem.
Kemiskinan yang persisten ini merupakan hambatan besar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ini menghambat pengembangan modal manusia dengan membatasi akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan vokasional, perawatan kesehatan yang memadai, dan pangan serta gizi yang cukup.
Adita Irawati, Ahli Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), mengumumkan bahwa 80.000 lembaga Kopdes Merah Putih akan secara resmi diluncurkan pada hari Senin, 21 Juli, dengan 103 koperasi ditetapkan sebagai prototipe model. Unit-unit uji coba ini akan diamati untuk keberhasilan operasional dan diperbanyak di desa lain, dengan implementasi penuh ditargetkan pada 28 Oktober 2025.
“103 Kopdes ini akan berfungsi sebagai bukti konsep. Koperasi-koperasi lain sedang disiapkan secara bertahap untuk memastikan bahwa begitu mereka didirikan dan beroperasi, mereka memberikan manfaat nyata dan optimal bagi masyarakat setempat,” jelas Adita.
Kopdes Merah Putih mengadopsi pendekatan inklusif, modern, dan gotong royong. Diharapkan koperasi-koperasi ini akan memperkuat ekonomi pedesaan, meningkatkan ketahanan pangan, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan.
Dengan ekspansi Kopdes Merah Putih, operasi peminjaman ilegal, pemberi pinjaman yang bersifat predator, dan tengkulak yang memanfaatkan ekonomi pedesaan diharapkan akan dieliminasi. Inisiatif ini juga berpotensi untuk meningkatkan bisnis lokal, mempersingkat rantai pasokan, dan meningkatkan akses terhadap sumber daya dan layanan kunci di daerah pedesaan.
Program ini memberikan penekanan khusus pada kemakmuran petani, karena koperasi akan membeli produk pertanian secara langsung — menghilangkan pengantara yang bersifat eksploitasi. Rantai pasokan yang lebih pendek diharapkan akan melemahkan cengkeraman tengkulak dan menurunkan harga bagi konsumen.
Kopdes Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga strategi utama: mendirikan koperasi baru, memperluas yang sudah ada, dan merevitalisasi koperasi yang performanya rendah. Komponen institusional akan meliputi kantor koperasi, outlet makanan pokok, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, fasilitas penyimpanan dingin, dan pusat distribusi logistik.
“Fasilitas-fasilitas ini dirancang untuk membantu masyarakat mengakses barang-barang pokok yang terjangkau, mendapatkan pinjaman tanpa harus sengsara, menerima layanan kesehatan di dekat, dan menyimpan panen pertanian dan perikanan dengan aman. Rantai logistik juga akan beroperasi lebih efisien,” pungkas Adita.
