Di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju posisi nol defisit, menguraikan komitmennya selama pidatonya tentang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 di Kompleks Parlemen di Senayan pada Jumat (15 Agustus).
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun, dengan pendapatan proyeksi sebesar Rp 3.147,7 triliun. Defisit fiskal ditargetkan sebesar Rp 638,8 triliun, setara dengan 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang didanai melalui cara yang hemat, inovatif, dan berkelanjutan.
“Pemerintahan saya berjanji di hadapan rapat ini bahwa kami akan terus melaksanakan langkah-langkah efisiensi untuk mengurangi defisit sebanyak mungkin. Harapanku, ambisiku, bahwa suatu hari—mungkin pada tahun 2027 atau 2028—saya bisa berdiri di depan mahkamah ini dan mengumumkan bahwa kami telah mencapai anggaran negara tanpa defisit sama sekali,” ujar Prabowo.
Dia menekankan perlunya keberanian dan tekad dalam menghilangkan kebocoran anggaran, meminta dukungan dari semua kekuatan politik di Indonesia.
“Kita harus berani, kita harus bertekad untuk menghilangkan segala bentuk kebocoran. Untuk itu, saya mencari dukungan dari semua kekuatan politik di negara ini,” katanya.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan pendanaan kreatif dan inovatif sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada APBN. Anggaran, tambahnya, harus dirancang sedemikian rupa agar tetap fleksibel dalam menahan guncangan global, sambil tetap sehat dan kredibel melalui optimasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan.
Pendapatan pajak akan diperkuat sambil menjaga iklim investasi dan keberlanjutan bisnis. Insentif fiskal, sementara itu, akan ditargetkan dan dikalibrasi dengan hati-hati untuk mendukung kegiatan ekonomi strategis.
“Kami akan memperkuat manajemen sumber daya alam kami untuk memastikan bahwa mereka digunakan sebaik mungkin untuk kemakmuran rakyat. Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif untuk menghasilkan nilai tambah dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Prabowo.
